Sementara di era digital seperti saat ini memang ada beberapa tantangan yang juga menjadi perhatian soal ketahanan, misalnya peredaran hoaks.
“Malah bukan hanya soal hoaks, lalu deepfake. Tapi juga soal cyberspace yang kini jadi tantangan tersendiri dalam aktivitas masyarakat,” katanya.
Tantri melanjutkan, kondisi ruang digital itu begitu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Dalam kepentingan Lemhannas adalah turut menjaga kedaulatan Indonesia. Termasuk kedaulatan digital.
Baca Juga:Toko Kelontong hingga Konter Pulsa Jadi Kedok Peredaran Obat Keras di Kabupaten BogorPolres Bogor Ungkap 113 Kasus Narkoba, Amankan 155 Tersangka
“Jadi tentu saja Lemhannas mengapresiasi langkah KPID. Termasuk mendukung agar revisi regulasi (UU Penyiaran.red) bisa disegerakan,” katanya.
Menurut Tantri, jika revisi regulasi tidak disegerakan maka bakal berdampak buruk.
“Kita semua tertatih-tatih menghadapi media sosial. Lalu media sosial masyarakat itu terkontaminasi tanpa mereka tahu. Tanpa regulasi tegas, siapa yang akan bertindak,” cetusnya.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat Rafael Situmorang menambahkan, pihaknya tentu mendukung upaya penyelamatan masyarakat terkait perkembangan media sosial ini.
“Tentu kami mendukung terkait persoalan – persoalan Penyiaran terkini. Harapan kami lembaga penyiaran bisa menjadi lembaga yang didengarkan oleh publik sebagai referensi,” katanya.
Kalau soal regulasi, menurut Rafael memang kewenangan ada di tingkat pusat, artinya DPRD juga tidak bisa membuat Perda Penyiaran khusus.
Karena itu, ia pun juga telah menyuarakan terkait Revisi UU Penyiaran itu ke tingkat pusat, tentunya melalui berbagai saluran politik yang ada. (son)