JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi berencana memungut retribusi daerah terhadap seluruh operasional Kendaraan Listrik yang melintasi wilayah hukum mereka.
Langkah ini diambil sebagai strategi darurat guna menambal pendapatan daerah yang terus merosot akibat mandeknya aliran dana transfer dari pemerintah pusat.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa setiap kendaraan yang menggunakan fasilitas jalan umum di wilayahnya wajib memberikan kontribusi finansial bagi pembangunan.
Baca Juga:Video Kekerasan Viral Warga Resah Aksi Bullying Brutal Terjadi di CimahiJejak Putih Debu Kapur dan Cinta yang Tak Pernah Pudar dalam Ruang Kelas
Kewajiban setor ke kas daerah ini merupakan langkah krusial mengingat selama ini sektor tersebut mendapatkan keistimewaan berupa pembebasan pungutan fiskal.
Kondisi keuangan daerah yang kian terhimpit memaksa otoritas provinsi untuk bersikap kritis terhadap seluruh potensi pendapatan yang tersedia saat ini.
Efektivitas pembangunan infrastruktur di Jawa Barat sangat bergantung pada kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban administratif kendaraan mereka secara rutin.
Alasan Pendapatan Daerah dan Urgensi Pajak Kendaraan Listrik
Gubernur Dedi Mulyadi mengungkapkan bahwa defisit anggaran terjadi akibat keterlambatan penyaluran dana dari pusat yang menghambat proyek strategis di berbagai daerah.
Pengenaan tarif bagi Kendaraan Listrik dianggap adil karena pemilik mobil maupun motor berbasis baterai tetap menikmati fasilitas infrastruktur jalan yang sama.
“Harapan saya pajaknya tetap untuk kontribusi daerah. Kan motor dan mobil menggunakan jalan,” tegas Dedi Mulyadi dalam keterangan resmi Pemerintah Provinsi.
Tanpa adanya pemasukan dari sektor otomotif modern ini pembangunan fasilitas publik di Jawa Barat dikhawatirkan akan mengalami stagnasi yang cukup lama.
Baca Juga:Aktivis Kampus Endus Kejanggalan Sidang Skandal Kepabeanan di PN Cibinong16 Mahasiswa IPB Kena Sanksi, Diduga Lakukan Kejahatan Asusila di Kampus
Gubernur meyakini masyarakat akan tetap kooperatif membayar iuran wajib tersebut karena hasil pembangunan infrastruktur dapat dirasakan langsung oleh semua warga.
Pemerintah juga telah mempermudah proses administrasi dengan menghapus syarat KTP pemilik pertama guna memacu tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar kewajiban mereka.
Lonjakan Populasi dan Target Penerimaan Kendaraan Listrik
Data menunjukkan penggunaan teknologi ramah lingkungan di Jawa Barat mengalami kenaikan masif yang seharusnya menjadi sumber pendapatan potensial bagi pemerintah provinsi.
Populasi mobil berbasis baterai melonjak drastis dari hanya 5 unit pada 2020 menjadi 5.693 unit pada pengujung tahun anggaran 2024 kemarin.