JABAR EKSPRES – Di tengah ketidakpastian hidup di kontrakan, warga terdampak revitalisasi Situ Ciburuy mulai menagih janji relokasi yang hingga kini belum juga terealisasi.
Sudah lebih dari enam bulan sejak rumah-rumah di bantaran Situ Ciburuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB), dibongkar pada 18 September 2025. Sejak itu, puluhan warga kehilangan tempat tinggal tetap dan harus bertahan di rumah sewaan.
Bagi Dewi (29), warga Kampung Sirnasari RT 01 RW 06, Desa Ciburuy, hari-hari kini diwarnai kecemasan yang sama memikirkan biaya kontrakan dan masa depan keluarganya.
Baca Juga:Tahap Kedua Mandek, Warga Tagih Janji Dana Kadeudeuh Penataan Situ CiburuyDibongkar Tanpa Solusi, Bale Pinton Situ Ciburuy Jadi Bukti Mandeknya Janji Pemprov Jabar
“Setiap bulan pasti kepikiran bayar kontrakan. Takut kalau tidak bisa bayar, harus pindah lagi,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia mengaku sempat menerima uang kadeudeuh sebesar Rp10 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun bantuan itu kini habis digunakan untuk menyewa rumah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Awalnya cukup membantu, tapi sekarang sudah habis. Kami jadi bingung harus bagaimana,” katanya.
Dewi masih mengingat janji relokasi yang disampaikan saat penertiban berlangsung. Saat itu, ia memilih pasrah karena percaya akan ada tempat tinggal pengganti.
“Dulu kami dijanjikan akan direlokasi. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ucapnya.
Meski demikian, ia menegaskan tidak menolak program revitalisasi Situ Ciburuy. Ia memahami penataan kawasan tersebut penting, namun berharap pemerintah juga memperhatikan nasib warga terdampak.
“Kami mendukung programnya, tapi kami juga butuh kepastian. Kami kehilangan rumah,” ungkapnya.
Baca Juga:Kena Bacok, Pelajar SMP Tewas Usai Tawuran di Dramaga BogorBaru Diresmikan 1 Bulan, Jembatan Gombang dengan Anggaran Rp1 Miliar Ambruk
Staf Desa Ciburuy, Yadi, mengatakan pihaknya memahami keresahan warga dan terus berupaya menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah daerah maupun provinsi.
“Kami menerima keluhan warga hampir setiap waktu. Mereka butuh kepastian, terutama soal tempat tinggal,” ujar Yadi.
Ia menambahkan, pemerintah desa hanya bisa menjadi penghubung dan berharap ada langkah konkret dalam waktu dekat.
“Kami berharap ada solusi yang jelas dan manusiawi, agar warga tidak terus hidup dalam ketidakpastian,” pungkasnya. (Wit)