JABAR EKSPRES – Alih-alih memberikan kepastian, janji bantuan kerahiman dari Pemprov Jawa Barat kepada warga terdampak penataan Situ Ciburuy justru menyisakan ketidakjelasan hingga saat ini.
Meski proses pembongkaran di kawasan tersebut hampir rampung, ratusan warga masih menunggu realisasi dana kadeudeuh yang sebelumnya dijanjikan.
Staf Desa Ciburuy, Yadi, mengungkapkan dari total sekitar 322 kepala keluarga (KK) yang terdata, baru sebagian kecil yang menerima bantuan pada tahap pertama.
Baca Juga:Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Ungkap Kebocoran PAD hingga Rp200 M, Pemkab Didesak Bentuk PansusKang Eful Dorong Ketahanan Pangan untuk Pemenuhan Gizi Keluarga
“Data kepala keluarga ada sekitar 322 KK. Tahap pertama yang baru direalisasikan sekitar 58 KK,” ujar Yadi saat ditemui di Kantor Desa Ciburuy, Kamis (16/4/2026).
Ia menjelaskan, saat proses pendataan berlangsung, dirinya ditugaskan oleh kepala desa untuk mendata warga yang tinggal di lokasi terdampak, sekaligus memfasilitasi komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Waktu itu saya memang menangani permasalahan Situ Ciburuy, saat masih menjabat caretaker sekdes,” katanya.
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kerohiman dari Pemprov Jabar kepada warga yang tinggal di bantaran situ. Namun hingga kini, realisasinya baru menyentuh tahap pertama.
“Masih ada ratusan warga yang belum menerima. Tahap kedua belum terealisasi sampai sekarang,” ungkapnya.
Kondisi ini berdampak pada lambannya relokasi warga. Sejumlah warga bahkan masih bertahan di bantaran situ karena belum menerima bantuan.
“Masih ada warga di RW 14 RT 3 yang belum pindah karena belum mendapat kerohiman. Termasuk di Sadangkulon RW 17, warung-warung juga masih ada yang belum dibongkar,” jelas Yadi.
Baca Juga:Bergerak di Tengah Tantangan Global, Armada Kapal Pertamina Topang Distribusi EnergiKuliah S2 Sambil Kerja, MM UM Bandung Sasar Alumni Aktif dengan Skema Beasiswa
Ia menambahkan, sebagian warga memilih membongkar bangunan secara mandiri, namun banyak pula yang menunggu kepastian bantuan.
Pihak desa sendiri, lanjutnya, tidak memiliki kewenangan dalam penyaluran dana tersebut dan hanya berperan sebagai fasilitator aspirasi warga.
“Banyak warga datang ke desa menanyakan hal ini. Tapi kami tidak punya kewenangan, hanya bisa menyampaikan ke Pemprov Jabar,” katanya.
Yadi juga menyebut, sebelum Ramadan lalu, Sekretaris Daerah Jawa Barat sempat turun langsung ke lokasi dan menjanjikan percepatan realisasi tahap kedua.
“Waktu itu dijanjikan akan segera direalisasikan, tapi sampai sekarang belum juga,” ujarnya.