JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi menyalurkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) berupa beras dan minyak goreng kepada puluhan ribu warga guna menekan kerawanan pangan sekaligus mengendalikan dampak inflasi di daerah.
Peluncuran penyaluran bantuan untuk alokasi Februari dan Maret 2026 itu berlangsung di Kelurahan Cipageran, Kecamatan Cimahi Utara, Kamis, 9 Maret 2026.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan pangan, khususnya bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rawan pangan.
Baca Juga:Diduga Keracunan MBG dari Posyandu, Warga Pasir Tanjung Bogor Ramai-ramai Datangi Klinik TerdekatPertamina Dorong 1.346 Sertifikasi UMKM di Awal 2026, MiniesQ Tembus Pasar Ritel Usai Kantongi Label Halal
Dalam sambutannya, ia menyebut program cadangan pangan ini menjadi langkah konkret untuk memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi di tengah potensi krisis pangan.
“Penyaluran cadangan pangan ini cadangan pangan ini bertujuan untuk menyediakan cadangan pangan komoditi beras dan minyak goreng sebagai cadangan pangan pemerintah,” kata Ngatiyana.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai langkah antisipatif dalam mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan.
Selain itu, program ini merupakan tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat. Ngatiyana menyebut penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan instruksi langsung Presiden melalui Badan Pangan Nasional, yang kemudian menugaskan Perum Bulog untuk mendistribusikan cadangan pangan pemerintah.
Adapun total sasaran penerima bantuan pangan (PBP) di Kota Cimahi mencapai 41.387 orang. Mereka akan menerima bantuan berupa 827.740 kilogram beras dan 165.548 liter minyak goreng.
Setiap penerima mendapatkan 10 kilogram beras per bulan dengan kualitas CBP medium, serta 2 liter minyak goreng per bulan. Bantuan tersebut diberikan untuk dua bulan alokasi, yakni Februari dan Maret 2026.
“Kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran, kerawanan pangan, melindungi produsen dan konsumen, dan mengendalikan dampak inflasi di kota cimahi,” tegas Ngatiyana.
Baca Juga:Troole Merchandise Perkuat Posisi sebagai Mitra Strategis Pengadaan Seminar Kit dan Corporate GiftPria Asal Cibinong Tewas Tertemper Kereta di Bojonggede, Polisi Pastikan Hal Ini
Lebih jauh, ia menekankan bahwa pelaksanaan program ini merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sejumlah pihak terkait.
Keterlibatan Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat, Perum Bulog, PT Jasa Prima Logistik, hingga perangkat daerah di Kota Cimahi dinilai menjadi kunci dalam memastikan distribusi bantuan berjalan efektif.