Lebih lanjut, Billy menyarankan agar pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan BRT, tetapi juga menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi, seperti pengendalian parkir, perluasan kawasan bebas kendaraan, hingga peningkatan tarif parkir di pusat kota.
“Kalau kendaraan pribadi tetap bebas digunakan tanpa kontrol, maka sebaik apa pun transportasi umum yang dibangun tidak akan optimal,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk beralih ke transportasi publik, serta konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan jangka panjang.
Baca Juga:Tekanan Geopolitik dan Permintaan Global Dorong Kenaikan Harga Minyak Kelapa Sawit Mentah Jelang Wajib Halal 2026, Pengawasan Produk di Pasar Tradisional Jadi Sorotan
Di sisi lain, Billy mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Bandung dalam mencari solusi atas kemacetan yang semakin kompleks. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak bersifat parsial dan hanya berorientasi pada proyek semata.
“BRT bisa menjadi bagian dari solusi, tapi bukan satu-satunya jawaban. Yang dibutuhkan adalah pendekatan komprehensif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan berbagai catatan tersebut, wacana penerapan BRT di Kota Bandung diharapkan dapat dikaji lebih matang agar benar-benar mampu menjawab permasalahan kemacetan tanpa menimbulkan dampak baru di kemudian hari. (Dam)