JABAR EKSPRES – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana akan melakukan pinjaman daerah, namun terkait rencana tersebut belum ada komunikasi secara formal dengan DPRD Jawa Barat.
Anggota DPRD Jawa Barat Samsul Hidayat menguraikan, rencana pinjaman daerah itu cukup mengejutkan, karena memang secara formal Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Barat belum diajak komunikasi untuk membahas rencana tersebut.
“Jadi secara formal Banggar belum pernah rapat bersama membahas rencana utang itu,” katanya kepada Jabar Ekspres, Kamis (5/3)
Baca Juga:Timpang! Survei Kepuasan Publik Dedi Mulyadi Meroket, Begini Respon Wakil Gubernur JabarGedung Sate Dikepung Truk Tronton Tambang, Tuntut Janji Kompensasi Gubernur Jabar Soal Ini!
Pria yang juga anggota Badan Anggaran itu melanjutkan, informasi terkait rencana pinjaman daerah tersebut ia dapatkan dari media yang beredar.
“Mestinya memang perlu dibahas juga dengan DPRD, karena ini juga untuk pertanggungjawaban anggaran,” sambungnya.
Samsul berharap semoga dalam waktu dekat Gubernur dan jajarannya bisa memberikan penjelasan kepada Badan Anggaran terkait rencana tersebut.
“Harapannya demikian,” tuturnya.
Di sisi lain, rencana Pinjaman Daerah itu diungkapkan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi saat berada di forum penandatanganan sejumlah kerja sama di Gedung Sate pada Kamis (26/2/2026).
Dedi Mulyadi menyebut, Pemprov Jawa Barat tengah mengalami kehilangan fiskal hampir Rp 3 triliun, padahal banyak rencana besar yang butuh di eksekusi. Maka, pinjaman daerah menjadi alternatif yang terpaksa di pilih.
“Saya jujur aja tahun ini saya mengajukan pinjaman Rp2 Triliun, tetapi (cicilan atau tenor.red) hanya berlaku selama saya memimpin,” katanya.
Dedi Mulyadi melanjutkan, pinjaman itu diperlukan untuk membiayai sejumlah proyek besar. “Itu untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur-infrastruktur yang besar,” jelasnya.
Baca Juga:Gubernur Jabar Janjikan Santunan Rp25 Juta dan Relokasi Warga Terdampak Longsor PasirlanguTemui Aksi Masa di Cigudeg, Bupati Bogor Hubungi Gubernur Jabar Terkait Solusi Tambang dan Bansos
Menurut Dedi Mulyadi, beberapa proyek yang dimaksud di antaranya pembangunan Jalur Puncak 2, underpass dan beberapa jembatan layang.
“Itu cicilannya sampai 2030 selama saya memimpin. Gitu loh, jadi tidak boleh lebih,” katanya.
Beban Pinjaman Daerah
Langkah ngutang atau pinjaman daerah itu bukan hal baru dilakukan Pemprov Jawa Barat. Di era kepemimpinan Ridwan Kamil juga melakukan pinjaman daerah, pinjaman sekitar Rp 3,4 triliun.
Pinjaman tersebut merupakan Program Pemulihan Nasional (PEN) saat pandemi Covid-19, salah satunya juga untuk pembangunan infrastruktur di antaranya Masjid Raya Al Jabbar.