JABAR EKSPRES – Lonjakan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar global mulai memberi tekanan pada kebijakan harga minyak goreng dalam negeri.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) kini tengah mengkaji kemungkinan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita guna menyesuaikan dengan dinamika biaya produksi dan menjaga keberlanjutan pasokan.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyatakan bahwa pembahasan tersebut masih dalam tahap kajian internal.
Baca Juga:Pemerintah Siapkan Rp55 Triliun untuk THR Lebaran ASNMendag Fokus Siapkan Strategi Hadapi Konflik Iran, Jaga Daya Beli dan Ekspor
“Itu masih dalam kajian sih, masih dalam kajian,” kata Sarwo, dikutip dari ANTARA Rabu (4/3/2026).
Kajian ini mencuat setelah harga CPO global disebut telah melampaui asumsi yang digunakan saat pemerintah menetapkan harga MinyaKita di tingkat konsumen sebesar Rp15.700 per liter.
Kenaikan harga bahan baku tersebut dinilai berpotensi menekan struktur biaya industri minyak goreng.
Menurutnya, salah satu pertimbangan utama dalam kajian adalah pergerakan harga global minyak sawit mentah serta kondisi produksi nasional sebagai produsen terbesar dunia.
Dalam kebijakan domestic market obligation (DMO), sebanyak 35 persen alokasi MinyaKita diserahkan pengelolaannya kepada Perum Bulog untuk distribusi.
Di mana Bulog bertugas memasok MinyaKita ke pengecer di pasar tradisional sehingga harga bisa dijaga tetap stabil di kisaran Rp15.700 per liter.
Bapanas menyebut berdasarkan pemantauan di pasar yang mendapat pasokan Bulog, harga MinyaKita relatif merata dan sesuai ketentuan harga eceran tertinggi.
Baca Juga:Inflasi Ramadhan Jadi Pola Tahunan, BPS Catat Lonjakan Harga Konsisten dalam 5 TahunBahlil Tegaskan Impor Energi dari AS hanya Pengalihan Pemasok, Bukan Penambahan Volume
Sedangkan, di luar jaringan distribusi Bulog masih ditemukan harga berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, meski jumlahnya disebut tidak banyak.
Bapanas juga menegaskan realisasi penyaluran domestic market obligation terus dipantau agar distribusi semakin merata dan tidak menimbulkan disparitas harga signifikan.
Terkait kajian penyesuaian harga eceran tertinggi, Bapanas menyebut akan melibatkan pelaku usaha minyak goreng dalam pembahasan lanjutan.