JABAR EKSPRES – Sekretaris Komisi II DPRD Kota Banjar, Budi Kusmono, menyambut positif implementasi program Tabungan Wajib Dua Ribu (Tawadu) bagi juru parkir (jukir) yang digagas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar.
Program yang tengah berjalan melalui paguyuban parkir ini dinilai mampu memutus rantai jeratan utang rentenir atau bank emok yang kerap membelit para pekerja sektor informal.
Menurut Budi, skema menabung Rp2.000 per hari ini tidak hanya sekadar mendisiplinkan pengelolaan uang, tetapi juga membangun kemandirian finansial jukir saat menghadapi kondisi mendesak.
Baca Juga:Lewat #TemanAturUang, Kredit Pintar Dorong Ibu Lebih Bijak Pahami Pinjaman dan Kelola Keuangan SehatMeski Sulit, Tuntaskan di Bandung!
“Program ini bagus. Selain menjalankan kewajiban retribusi, para juru parkir dibiasakan menabung. Hasilnya akan sangat bermanfaat bagi mereka ketika ada keperluan darurat,” ujar Budi melalui sambungan telepon, Rabu (18/2/2026).
Politisi PKS tersebut menambahkan, idealnya pengelolaan dana tabungan ini dapat bekerja sama dengan koperasi. Dengan begitu, jika jukir membutuhkan dana, mereka tidak perlu meminjam ke sumber ilegal berbunga tinggi, cukup mengambil tabungan atau mengajukan pembiayaan lunak ke koperasi.
“Kami mendukung penuh karena ini menyangkut manajemen keuangan. Paguyuban harus berperan aktif agar solidaritas dan transparansi terjaga,” tegasnya.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Dishub Kota Banjar menggulirkan program Tawadu sebagai langkah inovatif memberikan jaminan sosial bagi ratusan jukir resmi.
Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dishub Kota Banjar, Dilian Novita AS, menjelaskan bahwa dana yang terkumpul akan disimpan dan dapat diambil saat jukir membutuhkan dana mendesak, atau ketika purna tugas (kontrak berakhir).
“Tujuannya memutus praktik pinjam ke koperasi ilegal atau bank emok. Sosialisasi sudah berjalan dan kami gandeng paguyuban parkir untuk memastikan pengelolaannya transparan,” jelas Dilian.
Ia menambahkan, gagasan ini muncul dari evaluasi lapangan yang melihat minimnya jaring pengaman finansial bagi jukir. Ke depan, Dishub berharap dana yang terhimpun juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama, seperti pengadaan seragam.
Baca Juga:Bojan Tak Menyerah! Persib Siap Balas Kekalahan di Leg KeduaStrategi Gubernur Ahmad Luthfi Turut Sukseskan Program Prioritas Presiden
“Kalau APBD terbatas, mudah-mudahan dari keuntungan koperasi nanti bisa dialokasikan untuk belanja seragam,” harapnya.
Pemerhati kebijakan Kota Banjar, Andi Maulana SH MH, menilai terobosan ini konstruktif. Menurutnya, jika Tawadu dan koperasi jukir berjalan optimal, ekosistem pekerja parkir yang lebih bermartabat dan terbebas dari praktik keuangan tak sehat dapat terwujud. (CEP)