JABAR EKSPRES – Kondisi sarana konservasi penyu di Kabupaten Sukabumi memprihatinkan. Fasilitas itu butuh dukungan listrik.
Hal itu terungkapkan dari kunjungan yang dilakukan Komisi II DPRD Jawa Barat, Rabu (11/2). Wakil ketua komisi, Lina Ruslinawati bersama rombongan sengaja mengunjungi fasilitas tersebut.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan program Anggaran 2025 sekaligus mematangkan perencanaan strategis untuk Anggaran 2026. Hasilnya, ada beberapa catatan yang menjadi sorotan.
Yang cukup mencolok adalah infrastruktur kelistrikan yang belum memadai.
Baca Juga:Dispangtan Disiapkan Jadi Lokomotif Kedaulatan Pangan Cimahi pada 2027PA Kota Cimahi Bahas Kesejahteraan Yudisial dalam Diskusi Internasional BPHPI–FCFCOA
“Padahal listrik dibutuhkan untuk mendukung perangkat laboratorium modern di Satpel tersebut, ” katanya.
Lina menguraikan, lokasi satpel itu cukup jauh. Jarak sumber listrik atau dapur listrik terdekat mencapai 2 kilometer dari lokasi utama.
Minimnya dukungan listrik itu tentu bisa berdampak buruk dalam operasional alat. Perangkat laboratorium dan elektronik butuh suplai listrik yang stabil. Jika tidak, akan membuat alat-alat sensitif berisiko cepat rusak.
Kemudian jarak yang cukup jauh akan menyulitkan koordinasi dan penanganan cepat saat terjadi kendala teknis kelistrikan. “Ini tidak bisa dibiarkan berkepanjangan, ” tuturnya.
Karena itu, Lina akan berupaya mengawal kebutuhan infrastruktur listrik tersebut. Harapannya bisa masuk dalam skala prioritas anggaran mendatang. “Menurut kami, infrastruktur listrik bisa dalam kategori mendesak. Kami ingin memastikan pusat konservasi ini memiliki fasilitas yang layak, ” jelasnya.
Menurut Lina, perlindungan terhadap penyu hijau bukan sekadar tugas teknis, melainkan tanggung jawab lintas sektoral. Penyu adalah biota laut istimewa yang tidak dimiliki semua daerah.
Di Jawa Barat, pusat konservasi seperti di Satuan Pelayanan (Satpel) Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Ujung Genteng itu sangat terbatas. Oleh karenanya butuh komitmen dari pemerintah kabupaten, provinsi, hingga pusat dalam melindungi habitat penyu. (son)