JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi mulai memantapkan arah kebijakan sektor pangan dan pertanian sebagai penopang utama kesejahteraan warga. Kendati demikian, Pemerintah Kota akan terus dorong inovasi dan kolaborasi di tengah keterbatasan anggaran.
Hal itu ditegaskan Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira saat menghadiri Forum Perangkat Daerah (FPD) Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Cimahi, yang digelar sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.
Forum tersebut menjadi momentum strategis untuk merumuskan program, kegiatan, dan inovasi Dispangtan di tengah tantangan keterbatasan anggaran serta minimnya lahan dan sumber daya alam di wilayah perkotaan seperti Cimahi.
Baca Juga:PA Kota Cimahi Bahas Kesejahteraan Yudisial dalam Diskusi Internasional BPHPI–FCFCOARayakan Imlek 2026 di Bandung, Ini Promo Dinner di Hotel Kota Bandung
Adhitia menekankan pentingnya perencanaan yang matang, progresif, dan kolaboratif. Ia berharap Dispangtan mampu menyusun seluruh program 2027 dengan gagasan segar dan pendekatan inovatif agar tetap adaptif terhadap kondisi fiskal daerah.
“Kami tentu berharap Dispangtan mulai menyusun rumusan seluruh kegiatan, aktivitas, sampai program di tahun 2027 dengan penuh gagasan dan inovasi, serta kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjawab tantangan kekurangan anggaran,” ujar Adhitia belum lama ini.
Menurutnya, Dispangtan memegang peran kunci dalam indikator kemajuan pembangunan Kota Cimahi. Sektor ini tidak hanya berkaitan dengan pangan, tetapi juga langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat.
“Dispangtan ini kunci dari indikator kemajuan Pemkot Cimahi, mulai dari kesejahteraan warga hingga persoalan pangan. Leading sector-nya ada di Dispangtan,” katanya.
Ia pun menegaskan harapan agar Dispangtan ke depan mampu tampil sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berbasis pangan di Kota Cimahi.
“Kami berharap Dispangtan bisa menunjukkan bahwa lokomotif pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Cimahi itu adalah Dispangtan,” ujarnya.
Memasuki 2027, fokus utama Dispangtan diarahkan untuk mendukung agenda kedaulatan pangan nasional yang menjadi program prioritas pemerintah pusat. Adhitia menyebut, kebijakan pangan daerah harus selaras dengan arah kebijakan presiden.
Baca Juga:Penjahit Rumahan Bersiap Hadapi Lonjakan PesananDi Balik Kue Keranjang Imlek, Ada Konsistensi yang Terjaga Lebih dari Dua Dekade
“Bagaimana kedaulatan pangan yang menjadi program presiden kita harus disupport di daerah. Dispangtan harus menjadi leading sector untuk mendukung program-program presiden, mulai dari koperasi Merah Putih, MBG, hingga arah ke swasembada pangan,” katanya.