JABAR EKSPRES – Kementerian Keungan (Kemenkeu) mengaku siap menangani dampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin.
Melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Purbaya menegaskan pemerintah siap mengeluarkan anggaran untuk penanganan bencana di NTT tersebut.
“Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup,” ujarnya, dikutip Selasa (18/8/2026).
Baca Juga:Kapan Insentif Motor Listrik Rp5 Juta Diberikan? Ini Kata Menperin!Pererat Sinergi dengan Ulama, Wakapolda Jabar Sambangi Ponpes Cipasung Tasikmalaya
Menurutnya, penanganan bencana NTT akan dilakukan secara bertahap yang dimulai dari respons kedaruratan menggunakan anggaran yang telah disiapkan.
Kemudian, kata dia, pemerintah akan menyesuaikan dukungan anggaran jika kebutuhannya meningkat untuk memastikan penanganan dapat berjalan lancar.
“Kalau untuk bencana kan nanti dari BNPB dulu, nanti kalau kurang baru kita rekonstruksi. Jadi nggak ada masalah tuh. Kalau untuk bencana ada cadangan khusus,” imbuhnya.
Purbaya juga menyebut pemerintah memiliki dana yang bersifat siaga untuk mendukung penanganan bencana. Ketersediaan dana tersebut memungkinkan pemerintah memberikan respons pembiayaan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Jadi memang dana on call untuk setiap penanganan bencana sudah stand by,” tuturnya.
Lebih lanjut, Menkeu menyampaikan bahwa dukungan pembiayaan akan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan penanganan bencana serta mekanisme koordinasi antar instansi.
Khusus untuk pembangunan kembali fasilitas umum (fasum) yang tidak dapat dibiayai melalui BNPB, pelaksanaannya perlu dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
Baca Juga:Hari Jadi Ke-81 Jateng: Akses Pendidikan Kian Luas dan Gratis, Harapan Tak Lagi TerkikisPemprov Jateng Uji Bata Interlock, Bangun Rumah Lebih Cepat dan Hemat
“Tinggal nanti kita akan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi kalau tadi yang fasum nggak bisa melalui BNPB tetap harus koordinasi dengan K/L-nya,” ujar Menkeu.
Dengan dukungan pembiayaan yang telah disiapkan, pemerintah memastikan penanganan bencana dan proses pemulihan masyarakat terdampak dapat terus berjalan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, K/L, serta pihak terkait lainnya.
Kementerian Keuangan pun siap memastikan aspek pembiayaan dapat mendukung langkah pemerintah dalam penanganan dan pemulihan pascabencana di NTT dan dilakukan sesuai kebutuhan serta mekanisme penganggaran yang berlaku.