JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota Cimahi masih dihadapkan pada persoalan serius dalam upaya menekan angka anak putus sekolah. Berdasarkan hasil pendataan terbaru, ratusan anak usia sekolah di Cimahi tercatat belum kembali mengakses layanan pendidikan formal maupun nonformal, meskipun berbagai program telah disiapkan.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri Forum Perangkat Daerah (FGD) Dinas Pendidikan Kota Cimahi yang digelar di Aula A Pemkot Cimahi, Selasa (10/2/2026). Forum ini menjadi bagian dari tahapan perencanaan program pendidikan dan penganggaran tahun 2027.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait langkah konkret pemerintah, Ngatiyana menyebutkan bahwa hasil pendeteksian dan identifikasi di lapangan menunjukkan masih terdapat ratusan anak yang belum mengenyam pendidikan.
Baca Juga:Tekan Angka Putus Sekolah, Pemkot Cimahi Salurkan Bantuan Sarpras untuk PAUD dan Pendidikan KesetaraanKarang Taruna Beraksi, Warga Cibeunying Kaler yang Putus Sekolah Bisa Kembali Bersekolah
“Yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa setelah hasil dari pendeteksian, identifikasi di masyarakat ada sekitar 776 orang yang putus sekolah,” ujar Ngatiyana.
Dari jumlah tersebut, sebagian sudah mulai kembali ke jalur pendidikan melalui skema pendidikan kesetaraan.
“Tetapi sudah ada kemarin 525 itu yang sudah melanjutkan sekolah mencari paket A, B, dan C,” ujarnya pada awak media usai menghadiri FGD.
Meski demikian, Ngatiyana mengakui masih ada sekitar 200 anak yang hingga kini belum melanjutkan pendidikan. Pemerintah, kata dia, terus mendorong agar sisa anak putus sekolah tersebut dapat kembali bersekolah melalui berbagai jalur yang tersedia.
“Artinya masih ada beberapa orang yang belum melanjutkan sekolah. Mudah-mudahan nanti dengan kesadaran itu yang sisanya sekitar 200 orang itu bisa melanjutkan sekolah mengejar paket A, B, maupun C,” katanya.
Upaya tersebut juga melibatkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), termasuk yang berada di wilayah Cipageran, baik melalui pembelajaran daring maupun kehadiran langsung.
“Ya, ini bagaimana kita mengatasi anak-anak kita harus sekolah semua,” tegas Ngatiyana.
Baca Juga:Program Terpadu Berhasil Tekan Angka Anak Putus Sekolah di Kota BanjarSetda Jabar Dorong Putus Rantai Kemiskinan Lewat Sekolah Rakyat dan Pemberdayaan Keluarga
Terkait dukungan pembiayaan, Ngatiyana memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk menopang program pendidikan kesetaraan.
“Ada BOP, ada anggaran bantuan operasional,” tuturnya.
Lebih lanjut, Ngatiyana menjelaskan bahwa FGD Dinas Pendidikan menjadi forum strategis dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan Kota Cimahi ke depan, khususnya dalam penyiapan program pembangunan tahun 2027.