“Melalui pendekatan ini, Pemkot Cimahi menargetkan lahirnya kebijakan yang lebih berbasis data, terencana, dan berkelanjutan,” kata dia.
Sebagai penguat komitmen, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Cimahi dan FISIP Unjani.
Kerja sama tersebut menjadi dasar pengembangan laboratorium sekaligus pelaksanaan riset, pendampingan inovasi, serta integrasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan pemerintah daerah.
Baca Juga:Pemkot Cimahi Kejar Zero Sampah ke Sarimukti, TPST dan RDF Jadi AndalanRatusan Anak di Cimahi Putus Sekolah, Pemkot Ungkap Akar Masalahnya!
Adet mengatakan, dengan kehadiran Laboratorium Kebijakan dan Inovasi Daerah diharapkan menjadi ruang kolaborasi strategis dalam menghadirkan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Melalui inisiatif ini, Pemkot Cimahi menegaskan komitmennya untuk menghadirkan proses penyusunan kebijakan publik yang lebih ilmiah, terukur, dan adaptif,” imbuhnya.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada keselarasan antara kebijakan, strategi, inovasi, program, dan penganggaran.
Menurutnya, perangkat daerah perlu memiliki arah kebijakan yang jelas sebelum menyusun rencana kerja tahunan.
“Perangkat daerah diharapkan terlebih dahulu menetapkan kebijakan, strategi, dan inovasi sebagai dasar penyusunan program, kegiatan, dan anggaran, dengan didukung proses asistensi dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah,” ujar Ngatiyana. (Mong)