JABAR EKSPRES – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Zaini Shofari ingatkan kembali terkait tata kelola aset Pemprov Jawa Barat, khususnya aset sekolah-sekolah yang ada di Jawa Barat.
Hal itu merespon SMAN 13 Bandung yang berada di bawah bayang-bayang eksekusi buntut sengketa tanah. Pihak ahli waris juga telah memasang papan plang terkait sengketa tanah di halaman sekolah yang ada di Jalan Raya Cibeureum tersebut.
Klaim ahli waris, tanah sekolah itu milik mereka berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. 653 PK/Pdt.G.
Baca Juga:Tak Mau Mendahului Hukum, BPN Kota Bandung Tunggu Putusan PK2 Sengketa Lahan Dago ElosHakim Bekukan Aktivitas di Lahan Teh Pangalengan, Sengketa Petani vs PTPN Masuk Fase Penentuan
Berkaitan hal itu, Zaini menyampaikan keprihatinannya. “Dunia Pendidikan khususnya dari Pemprov Jawa Barat lalai dalam menata kelola di wilayah administratif, salah satunya SMAN 13 terdampak dari peninjauan kembali,” cetusnya, Senin (9/2).
Politikus PPP itu melanjutkan, mestinya hal demikian tak kembali terulang mengingat kasus yang terjadi atas SMAN 1 beberapa waktu lalu.
“Kami ingatkan itu sebelum kejadian SMAN 1. Banyak sekolah yang masih berdiri di atas aset pihak lain, ” jelasnya.
Zaini melanjutkan, tata kelola aset ini mestinya jadi perhatian serius baik dari administrasi maupun keabsahan hukumnya.
Hal itu tidak akan terjadi jika Pemprov serius dalam mengamankan asetnya. “Mestinya ditata dengan saksama, terutama di wilayah hukum, sehingga kejadian SMAN 1 atau SMAN 13 ini tidak terjadi di sekolah-sekolah lain,” jelasnya.
Karena kondisi tersebut masih membayangi sejumlah sekolah di Jawa Barat, misalnya berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait keuangan Pemprov tahun anggaran 2023, ada ratusan sekolah yang masih numpang. Adapun rinciannya, 111 SMAN, 86 SMKN, dan 31 SLBN.
“Pemerintah Provinsi melalui Dinas Pendidikan betul-betul menginventaris dengan jeli,” tutupnya. (son)