JABAR EKSPRES – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Suara Aksi Mahasiswa Bogor menggelar unjuk rasa di kompleks Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Senin (13/7).
Mereka mendesak Bupati Bogor mengaudit Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) terkait dugaan penyimpangan dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa.
Dalam aksi tersebut, massa menilai sejumlah proyek bernilai miliaran rupiah diduga tidak dijalankan sesuai prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, akuntabilitas, dan efisiensi.
Baca Juga:Dipulangkan karena Kenakalan, 8 Siswa SMP di Tasikmalaya Menolak Pindah SekolahPemkab Tasikmalaya Siap Dukung Sekolah Alam Hayati, DPUTRLH Buka Peluang Kolaborasi hingga Pendanaan
Mereka juga menduga mekanisme mini competition digunakan untuk mempersempit persaingan dan mengondisikan pemenang proyek.
Empat proyek yang menjadi sorotan yakni pembangunan Lapangan Tembak senilai Rp11,99 miliar, perbaikan atap Stadion Pakansari senilai Rp8,12 miliar, rehabilitasi Stadion Mini Persikabo, serta pembangunan ruang eksekutif Stadion Pakansari.
Koordinator Lapangan Suara Aksi Mahasiswa Bogor, Matu, mengatakan pihaknya menemukan indikasi sejumlah proyek telah berjalan sebelum seluruh tahapan pengadaan selesai.
“Ada pihak yang mengambil keuntungan 30 hingga 40 persen dari nilai anggaran setiap paket pekerjaan. Uang rakyat tidak boleh dikelola melalui proses yang tertutup. Jika benar ada pengondisian pemenang, maka itu mencederai prinsip keadilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.
Mahasiswa mendesak Pemkab Bogor membatalkan penetapan pemenang proyek yang diduga bermasalah, menghentikan sementara proyek yang masih berproses, melakukan audit investigatif terhadap pengelolaan dana hibah KORMI, memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial AL, hingga mengevaluasi Kepala Dispora apabila terbukti lalai atau terlibat dalam dugaan penyimpangan.
Selain itu, mereka juga meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pelanggaran agar pengelolaan APBD tetap berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Menanggapi tuntutan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, Trian, menyatakan pemerintah menghormati aksi mahasiswa sebagai bagian dari hak demokrasi masyarakat.
Baca Juga:KNPI Kabupaten Tasikmalaya Tancap Gas, Digitalisasi UMKM dan Penciptaan Wirausaha Muda Jadi PrioritasBawa Nama Polda Jabar, Anggota Satlantas Polres Tasikmalaya Briptu Dhiva Persembahkan Emas Kapolri Cup 2026
“Kami mengapresiasi kepedulian teman-teman mahasiswa terhadap pembangunan Kabupaten Bogor. Seluruh aspirasi dan tuntutan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memastikan seluruh pembangunan berjalan sesuai aturan,” ujar Trian.
Ia juga mengajak mahasiswa untuk terus mengawal jalannya pembangunan di Kabupaten Bogor agar seluruh proses berlangsung secara transparan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.