JABAR EKSPRES – Izus Salam, Ketua Umum Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI Jawa Barat), menyatakan keprihatinan dan penolakan tegas atas keputusan Pemerintah Republik Indonesia untuk bergabung dalam Board of Peace, sebuah forum internasional yang digagas oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keputusan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan publik, tetapi juga berpotensi mencederai konsistensi politik luar negeri Indonesia yang selama ini kuat memperjuangkan hak dan kemerdekaan rakyat Palestina.
Indonesia dikenal secara internasional sebagai negara yang selama puluhan tahun secara konsisten menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Sikap ini telah menjadi bagian dari identitas moral bangsa, bukan sekadar retorika diplomatik. Namun dengan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace di sebuah struktur yang juga melibatkan pemimpin dan aktor yang memiliki sejarah kebijakan kontroversial terkait isu Palestina, kita menyaksikan sebuah langkah yang jauh dari semangat solidaritas dan keadilan.
Kritik KAMMI Jabar: Ini Bukan Sekadar Simbol, Ini Pertaruhan Moral
Saya menegaskan bahwa kritik kami bukan bermaksud menyerang secara pribadi terhadap pemimpin tertentu, tetapi merupakan sebuah penegasan moral dan politik. Dunia sedang memperhatikan bagaimana negara-negara berdaulat mengambil posisi dalam konflik global, terutama konflik yang menyangkut hak asasi dan kemerdekaan suatu bangsa.
Baca Juga:Dugaan Penyalahgunaan Wewenang di Pemkot Bandung, KAMMI Bandung Desak Kejari Bertindak TegasKetua KAMMI Jabar Izus Salam kritik Pernyataan Kapolri: Tak Menjawab Mandeknya Reformasi Polri
Forum perdamaian seperti Board of Peace seharusnya menjadi wadah yang netral dan berkeadilan. Namun, ketika forum semacam itu dibentuk tanpa keterwakilan suara negara-negara yang konsisten memperjuangkan hak kebebasan rakyat yang tertindas; ketika forum itu terstruktur oleh aktor yang selama ini dikritik atas kebijakan yang merugikan upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, maka nilai simbolik yang terkandung di dalamnya perlu dipertanyakan.
Dalam ilmu hubungan internasional, simbol politik memiliki efek kuat terhadap persepsi global. Keputusan sebuah negara untuk bergabung dalam forum tertentu bukan hanya soal keanggotaan, tetapi juga tentang pesan nilai yang dikirimkan kepada dunia. Ketika pesan itu ambigu atau bertentangan dengan prinsip moral yang selama ini dijunjung, Indonesia berpotensi kehilangan legitimasi moralnya di mata komunitas internasional dan dunia Islam.