JABAR EKSPRES – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai masih terdapat peluang bagi Amerika Serikat dan Iran untuk melangsungkan perundingan yang substansial. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendorong kedua negara agar memilih jalur dialog guna meredakan ketegangan yang ada, sebagaimana disampaikannya pada Kamis.
Guterres mengungkapkan keprihatinannya terhadap dinamika pembahasan yang sedang berkembang. Ia menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi mencapai kesepakatan, terutama terkait isu nuklir, agar potensi krisis dengan dampak besar bagi stabilitas kawasan dapat dihindari.
“Kami melihat, dengan penuh prihatin, diskusi yang sedang berlangsung, dan kami percaya bahwa penting untuk menjalin dialog, yang memungkinkan tercapainya kesepakatan terkait, khususnya masalah nuklir, dan agar kita dapat menghindari krisis yang dapat memiliki konsekuensi menghancurkan di kawasan,” ujarnya.
Baca Juga:Harga Perak per Gram Hari Ini 29 Januari 2026 Naik Tajam, Antam Tembus Rp72.900Maria Corina Machado Siap Pulang ke Venezuela, Klaim Akan Pimpin Transisi Politik
Lebih lanjut, Guterres menyatakan bahwa dalam setiap komunikasi PBB dengan pihak Iran, Teheran selalu menegaskan tidak memiliki niat untuk mengembangkan senjata nuklir. Menurutnya, jika pernyataan tersebut konsisten, maka seluruh prasyarat untuk memulai perundingan yang serius sebenarnya sudah tersedia.
“Jadi, jika memang demikian, semua kondisi sudah terpenuhi untuk berlangsungnya negosiasi yang serius,” tegasnya.
Di sisi lain, pada Rabu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan bahwa sebuah “armada besar” tengah bergerak menuju Iran dengan cepat dan dalam kekuatan penuh. Ia juga memperingatkan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan, kemungkinan serangan AS ke Iran di masa depan akan jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya.
Sebelumnya, Trump juga menyatakan dukungannya terhadap aksi demonstrasi di Iran serta melontarkan ancaman serangan. Pernyataan tersebut mendapat kecaman dari pemerintah Iran yang menilainya sebagai bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara.*