JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membangun flyover di sejumlah perlintasan sebidang kereta api menuai kritik dari kalangan akademisi.
Proyek flyover di perlintasan KA tersebut dinilai tidak akan efektif mengurai kemacetan, bahkan berpotensi menimbulkan persoalan baru jika tidak dibarengi dengan perbaikan sistem transportasi secara menyeluruh.
Pengamat tata kota dari UPI, Yudi Asep, menilai kemacetan di Bandung merupakan persoalan struktural yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan menambah kapasitas jalan melalui pembangunan flyover atau underpass.
Baca Juga:Pembangunan Flyover di Perlintasan Sebidang KA Masih Sebatas KajianPengamat Publik Nilai Flyover Perlintasan KA Bukan Jawaban Macet Bandung
“Masalah utama kemacetan di Bandung bukan semata-mata karena adanya perlintasan sebidang KA. Akar persoalannya ada pada ketergantungan yang tinggi terhadap kendaraan pribadi, tata ruang yang tidak seimbang, serta transportasi publik yang belum optimal,” kata Yudi, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, pembangunan flyover hanya akan menjadi solusi jangka pendek. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut justru berisiko memicu induced demand atau peningkatan jumlah kendaraan akibat bertambahnya kapasitas jalan, sehingga kemacetan berpotensi kembali muncul di titik lain.
“Ketika jalan diperlebar atau dibuat bertingkat, kendaraan akan semakin banyak. Akhirnya, kemacetan tidak hilang, hanya berpindah lokasi,” ujarnya.
Yudi juga menyoroti kecenderungan pemerintah daerah yang masih mengandalkan pendekatan fisik dalam mengatasi persoalan lalu lintas.
Padahal, kata dia, kota-kota besar yang berhasil menekan kemacetan justru menitikberatkan pada penguatan transportasi massal dan pengendalian kendaraan pribadi.
“Flyover tidak otomatis membuat orang beralih dari mobil atau motor ke angkutan umum. Tanpa sistem transportasi publik yang nyaman, terintegrasi, dan terjangkau, kemacetan akan terus berulang,” tegasnya.
Selain efektivitas lalu lintas, Yudi mengingatkan dampak pembangunan flyover terhadap tata ruang kota dan kualitas lingkungan. Keberadaan jalan layang dinilai dapat mengurangi ruang publik, memicu konflik ruang, serta menurunkan kualitas kawasan di sekitarnya jika tidak direncanakan secara matang.
Baca Juga:Alih-alih Pembangunan BRT, Pemkot Bandung Masih Berkutat pada Persoalan Parkir Liar di Bahu JalanKetua PKL Cicadas Ungkap Data Pedagang Versi BRT Jauh Berbeda, Kompensasi Tak Pernah Jelas
Sementara itu, Pemkot Bandung tetap bersikukuh bahwa pembangunan flyover di perlintasan KA diperlukan untuk mengurangi antrean panjang kendaraan akibat buka-tutup palang pintu kereta.
Pemerintah kota menyebut proyek tersebut masih dalam tahap kajian dan akan disesuaikan dengan rencana penataan transportasi kota secara keseluruhan.