JABAR EKSPRES – Ketua PKL Cicadas, Suherman, menyoroti perbedaan data jumlah pedagang antara hasil pendataan pihak BRT dan catatan PKL. Perbedaan tersebut dinilai memperbesar ketidakpastian nasib pedagang yang terdampak proyek BRT di kawasan Cicadas.
Suherman menyebut data versi BRT tidak sesuai kondisi lapangan. “Menurut {pihak) BRT, 180. Saya bilang, dasarnya dari mana itu data,” katanya.
Setelah melakukan pendataan ulang selama beberapa hari, dirinya mengklaim jumlah PKL yang masih aktif jauh lebih besar. “Data sudah saya setorkan sekarang 557,” ujarnya.
Baca Juga:DPRD KBB Fraksi PDI Perjuangan Kawal MBG Agar Berkualitas dan Tepat SasaranKritik PJU Berujung 'Undangan Klarifikasi', Warga Jabar Pertanyakan Ruang Aman Bersuara
Dia mengatakan pendataan kerap dilakukan tanpa melibatkan pengurus PKL. Menurut dia, pendataan sepihak justru memicu ketakutan di kalangan pedagang.
Selain soal data, Suherman juga menilai pemerintah belum memberi kejelasan terkait skema relokasi maupun kompensasi. “Sampai saat ini belum ada kabar mau dibongkar,” jelasnya
Dirinya mengaku hanya mendengar berbagai isu yang tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. “Jangan sampai ini berlarut-larut sehingga muncul lah isu liar,” ujar Suherman.
Ia menyebut sebagian besar pedagang lebih memilih kompensasi dibanding relokasi. Menurutnya, relokasi berisiko menimbulkan konflik baru karena keterbatasan lahan dan potensi benturan dengan pedagang setempat.
“Hampir separuhnya lebih ingin dikompensasi daripada relokasi,” kata dia.
Suherman berharap pemerintah segera mengambil sikap tegas dan terbuka. Dia menilai ketidakpastian hanya akan memperpanjang keresahan PKL yang hingga kini masih menunggu keputusan resmi terkait masa depan mereka.
“Saya ingin jawaban tegas, jangan sampai ngambang seperti ini,” pungkasnya.