JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membangun jembatan layang (flyover) di sejumlah perlintasan sebidang jalur kereta api menuai kritik dari pengamat kebijakan publik. Wacana yang disebut sebagai solusi untuk mengurai kemacetan itu dinilai berpotensi menjadi langkah instan yang tidak menyentuh akar persoalan transportasi perkotaan.
Pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy, menilai pembangunan flyover memang bisa mengurangi kemacetan dalam jangka pendek, namun berisiko menimbulkan masalah baru jika tidak dibarengi perencanaan transportasi yang komprehensif dan terintegrasi.
“Flyover di perlintasan sebidang itu solusi teknis jangka pendek. Kalau tidak disertai pembenahan sistem transportasi publik secara menyeluruh, maka kemacetan hanya berpindah titik,” kata Billy saat dihubungi, Senin (26/1)
Baca Juga:Dishub Kota Bandung Tanggapi Predikat Kota Termacet Dunia Versi TomTom Traffic Index 2025Bandung Kembali Masuk Daftar Kota Termacet Dunia, Solusi Tak Kunjung Efektif
Sebelumnya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan rencana pembangunan jalan layang tambahan, terutama di perlintasan sebidang jalur kereta api yang kerap menjadi sumber kemacetan, sebagai bagian dari strategi meminimalisir kepadatan lalu lintas.
Namun menurut Billy, pendekatan berbasis infrastruktur jalan semata justru berpotensi memperkuat ketergantungan warga terhadap kendaraan pribadi.
“Setiap kali kita menambah kapasitas jalan, yang terjadi adalah induced demand. Jalan makin lebar, kendaraan makin banyak. Ini siklus klasik yang terus berulang di kota-kota besar,” ujarnya.
Billy juga mengingatkan bahwa pembangunan jembatan layang di kawasan padat Kota Bandung berisiko menimbulkan dampak sosial dan tata ruang yang tidak kecil. Mulai dari pembebasan lahan, perubahan wajah kawasan, hingga potensi menurunnya kualitas ruang hidup warga di sekitar lokasi proyek.
“Flyover sering kali memotong ruang kota, menimbulkan area bawah jembatan yang kumuh, gelap, dan tidak ramah pejalan kaki. Ini harus dihitung sejak awal, bukan belakangan,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa desain urban yang matang, proyek jembatan layang justru bisa bertentangan dengan upaya menjadikan Bandung sebagai kota yang ramah bagi pejalan kaki dan transportasi publik.
Billy menekankan, jika tujuan utama Pemkot Bandung adalah mengurai kemacetan, maka prioritas utama seharusnya tetap pada penguatan transportasi massal, bukan pembangunan infrastruktur jalan untuk kendaraan pribadi.