JABAR EKSPRES – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Banjar telah menyelesaikan kewajibannya terkait temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Organisasi kepemudaan tersebut telah mengembalikan dana hibah sebesar Rp34,5 juta ke kas daerah menyusul adanya temuan pada anggaran operasional tahun 2024.
Konfirmasi mengenai pengembalian dana tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KNPI Kota Banjar, Agus Harianto. Saat dikonfirmasi Jabar Ekspres pada Senin (26/1/2026), Agus menyatakan bahwa proses pengembalian dana hibah telah tuntas dilaksanakan. “Sudah dikembalikan, tidak ada masalah,” ujarnya.
Sementara itu, dari sisi pemerintah daerah, Inspektur Kota Banjar, Agus Muslih, juga membenarkan hal serupa. Ia menjelaskan bahwa dalam pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), memang terdapat temuan pada pos anggaran operasional yang dihibahkan kepada KNPI Kota Banjar tahun 2024.
Baca Juga:Dinamika Internal Semakin Memanas, KNPI Kota Banjar di Ujung Tanduk!Ketua KNPI Banjar: Tindak Tegas Oknum Penjual LKS
“Temuan BPK dari anggaran operasional ada temuan BPK. Sudah dikembalikan oleh pihak KNPI Kota Banjar,” jelas Agus Muslih.
Meski ditemukan satu temuan yang kemudian diselesaikan, catatan keseluruhan pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Banjar justru sangat positif.
Agus menekankan bahwa secara umum, Pemkot Banjar menunjukkan konsistensi tinggi dalam tata kelola keuangan. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk LKPD tahun 2023 dan 2024.
Bahkan, pencapaian WTP ini merupakan kali ke-16 berturut-turut yang diraih Kota Banjar, sebuah rekor yang akan berlanjut hingga 2025.
Pencapaian WTP berturut-turut ini tidak diraih dengan mudah. Opini tertinggi dari BPK ini mensyaratkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan yang ketat terhadap sistem akuntansi dan peraturan perundang-undangan.
Adanya temuan pada lembaga non-struktural seperti KNPI, yang kemudian diselesaikan dengan cepat, justru menunjukkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal berjalan efektif.
Sistem ini mampu mendeteksi ketidaksesuaian, meski kecil, dan memastikan adanya perbaikan serta pemulihan kerugian negara.
Baca Juga:Mobil Penunjang Damkar di Banjar Rusak, Tuai Reaksi KNPI: Ini Menyangkut Orang Banyak!Kebijakan Retribusi Parkir dari Dishub Kota Banjar Disindir KNPI
Pengembalian dana oleh KNPI Banjar ini menjadi contoh nyata sinergi antara organisasi kemasyarakatan dengan pemerintah daerah dalam menjaga keuangan negara.
Aliran dana hibah, meski ditujukan untuk mendukung operasional organisasi kepemudaan yang punya peran strategis, tetap harus melalui koridor yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.