JABAR EKSPRES – Dinamika internal Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Banjar memanas seiring dengan semakin dekatnya akhir masa kepengurusan. Sinyal kritis justru datang dari dalam tubuh organisasi kepemudaan tertinggi di tingkat kota tersebut.
Wakil Ketua Bidang Pembangunan DPD KNPI Kota Banjar, Dino Rhomadona Setiawan, secara terbuka menyoroti ketidakjelasan penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) yang menjadi kunci proses regenerasi kepemimpinan.
Menurut Dino, masa kepengurusan saat ini diperkirakan akan segera berakhir dalam waktu dekat. Namun, tahapan penting menuju Musda, yaitu Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda), hingga detik ini belum juga digelar. Padahal, waktu yang tersisa disebutnya tinggal kurang dari satu bulan.
Baca Juga:Moling Si Cepot Banjar Catat Realisasi 220 Persen, Layani 44 Pelaku Usaha dalam Dua HariViral! Dika Bocah Banjaran Bandung yang Tangkap Ular dengan Tangan Kosong Demi Bisa Jajan
“KNPI perlu segera menggelar Rapimda agar transisi kepemimpinan berjalan sesuai aturan. Ini sudah sangat mepet,” tegas Dino, Rabu (31/12/2025).
Keterlambatan ini, lanjutnya, berpotensi mengganggu soliditas dan kredibilitas organisasi yang seharusnya menjadi panutan.
“KNPI adalah Kawah Candradimuka bagi organisasi kepemudaan. KNPI harus menjadi contoh, baik dalam program kegiatan maupun dalam menjaga administrasi yang tertib dan transparan,” ujarnya.
Ia mendesak para pengurus untuk tidak menunda-nunda pelaksanaan Musda tanpa dasar yang jelas. Regenerasi kepemimpinan, menurut Dino, mutlak harus berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan.
Dampak nyata dari situasi limbung ini pun sudah mulai terasa. Dino mengungkapkan, banyak program kepemudaan yang terhambat akibat belum adanya kepastian kepengurusan definitif.
“Situasi ini dikhawatirkan berdampak pada koordinasi antar lembaga dan kegiatan pemberdayaan pemuda di tingkat kecamatan hingga desa,” paparnya.
Organisasi yang semestinya menjadi wadah perekat dan penggerak energi muda itu diuji kemampuannya dalam mengelola transisi internal secara elegan dan tertib.
Baca Juga:Kejari Kota Banjar Pamer Kinerja 2025, Transparansi dan Penegakan Hukum DiutamakanTingkatkan Kesejahteraan Petani, Kota Banjar Realisasikan Program Berdaya Pangan
“Jika proses regenerasi tidak segera menemui kepastian, bukan hanya program yang mandek, tetapi juga masa depan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah bisa taruhannya,” ujarnya.
Namun, dari sisi pucuk pimpinan, penjelasan yang disampaikan berbeda. Ketua DPD KNPI Kota Banjar, Agus Harianto, menegaskan bahwa pihaknya masih berada dalam posisi menunggu.
“Hingga hari ini kami masih menunggu instruksi dari DPD KNPI Jawa Barat. Sampai sekarang juga belum ada Rapimda di tingkat provinsi. Pelaksanaannya tergantung kesiapan DPD Jabar juga,” jelas Agus saat dikonfirmasi terpisah.