JABAR EKSPRES – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah dalam mengembangkan perkebunan berbasis rakyat, bukan hanya mengandalkan perkebunan besar milik korporasi.
Hal tersebut disampaikannya saat Launching Gerakan Tanam Serentak Kakao, Kopi, dan Kelapa di Pondok Pesantren Al Mukhlis, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Kamis (22/1/2026).
Zulkifli Hasan mengatakan, pengembangan perkebunan rakyat merupakan arahan langsung Presiden RI agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Baca Juga:Dukung Swasembada Pangan, Polres Cimahi Panen 20 Ton JagungDukung Swasembada Pangan Nasional, Bupati Bandung Minta Dinas Pertanian Fokus Produksi Beras
Menurutnya, sektor perkebunan tidak boleh hanya menguntungkan kelompok besar atau konglomerat.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, pemerintah harus mengembangkan perkebunan rakyat. Jadi bukan hanya perkebunan besar saja yang berkembang, tetapi juga perkebunan rakyat. Selain itu, perkebunan ini harus kita amankan dan kelola dengan baik,” katanya.
Ia menjelaskan, sejumlah komoditas strategis seperti cokelat, kopi, kelapa, karet, dan teh sangat potensial dikelola oleh masyarakat.
Selain itu, komoditas lain seperti vanili, pala, dan akar wangi juga menjadi bagian dari program pertumbuhan berbasis rakyat yang saat ini tengah digalakkan pemerintah.
Menurut Zulkifli Hasan, pentingnya perkebunan rakyat terletak pada dampak ekonominya yang langsung dirasakan masyarakat.
Jika hanya mengandalkan perkebunan besar, kata dia, keuntungan akan terpusat pada segelintir pihak.
“Kalau hanya perkebunan besar, yang untung hanya kelompok besar saja. Padahal komoditas seperti cokelat, kopi, kelapa, cengkeh, dan lada itu bisa dikelola oleh rakyat,” ujarnya.
Baca Juga:Ogah Bergantung pada Impor, Prabowo Umumkan RI SwasembadaPenyuluh Pertanian Ciamis Beralih ke Pemerintah Pusat, Dukung Percepatan Swasembada Pangan
Zulhas juga menyoroti tingginya kebutuhan cokelat nasional yang hingga kini belum mampu dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Ia menyebut lebih dari separuh kebutuhan cokelat Indonesia masih bergantung pada impor.
“Saat ini kebutuhan cokelat kita sangat besar, tetapi produksi dalam negeri belum mencukupi. Bahkan lebih dari separuh masih impor. Karena itu, perkebunan cokelat rakyat kita galakkan agar Indonesia bisa swasembada cokelat,” ucapnya.
Selain berdampak pada ketahanan pangan, pengembangan perkebunan rakyat juga dinilai mampu mengatasi persoalan lingkungan, khususnya lahan kritis. Ia menilai, lahan yang dibiarkan kosong justru berisiko menimbulkan bencana.
“Kalau lahannya dibiarkan kosong, tidak ada hasilnya, malah berisiko banjir. Tapi kalau ditanami, misalnya dengan cokelat, banjir bisa berkurang dan masyarakat mendapat hasil,” katanya.