JABAR EKSPRES – Lonjakan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Bandung menjadi sinyal kuat adanya persoalan sosial yang belum terselesaikan secara mendasar.
Hasil penjangkauan sepanjang 2024, Dinas Sosial Kota Bandung mencatat adanya 847 orang PPKS, sementara pada 2025 jumlahnya melonjak tajam menjadi sekitar 2.003 orang. Hingga awal 2026, angka tersebut masih bertahan di kisaran yang sama.
Data ini menunjukkan bahwa Bandung tidak hanya menghadapi persoalan kesejahteraan warga lokal, tetapi juga menjadi magnet urbanisasi kelompok rentan dari luar daerah.
Baca Juga:Komisi V Dorong Layanan Rehabilitasi Sosial Tetap jadi Prioritas, Meski Ada Efisiensi AnggaranLewat Rumah Singgah, Cimahi Perkuat Sistem Perlindungan Sosial
Fenomena tersebut menempatkan kota ini pada titik krusial, apakah akan terus bertahan dengan pendekatan jangka pendek, atau mulai melakukan perubahan struktural yang lebih berani.
Bertambahnya PPKS bukan sekadar soal meningkatnya jumlah orang yang membutuhkan bantuan sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memicu tekanan berlapis terhadap kota.
Pertama, beban layanan sosial akan meningkat signifikan. Kapasitas rumah singgah, pendamping sosial, hingga anggaran rehabilitasi berisiko tidak sebanding dengan jumlah PPKS yang harus ditangani. Kedua, ruang publik akan semakin rentan mengalami konflik kepentingan antara fungsi sosial, ekonomi, dan ketertiban kota.
Terakhir, ketimpangan sosial dapat makin terlihat secara kasat mata, memicu rasa tidak aman dan ketidakpercayaan sosial.
Pengamat kebijakan publik, Billy Martasandy menilai, lonjakan PPKS adalah indikator kegagalan sistemik, bukan sekadar persoalan individu.
“Ketika jumlah PPKS meningkat tajam, itu menandakan ada yang tidak beres dalam sistem ekonomi, perlindungan sosial, dan tata kelola urban. Ini bukan masalah orang malas atau tidak mau bekerja, tetapi masalah akses dan peluang yang tidak merata,” ujar Billy, Senin (19/1/2026).
Di tengah meningkatnya PPKS, sikap masyarakat menjadi faktor penentu arah penanganan. Billy mengingatkan bahwa respons sosial yang didominasi stigma justru memperburuk keadaan.
Baca Juga:Lonjakan PPKS di Bandung Jadi Perhatian Serius Dinsos Saat Long Weekend Libur Isra MirajPPKS Asal Luar Kota Bandung Sentuh Angka 60 Persen, Dinsos Bakal Lakukan Reunifikasi
“Jika masyarakat hanya melihat PPKS sebagai gangguan atau ancaman, maka yang terjadi adalah pengucilan sosial. Secara psikologis, ini mendorong mereka makin terpinggirkan dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan,” katanya.
Menurutnya, masyarakat perlu mengubah cara pandang dari belas kasihan sesaat menuju empati yang rasional dan terarah. Memberi uang di jalan, misalnya, sering kali tidak menyelesaikan masalah dan justru memperpanjang pola hidup rentan.