“Empati yang sehat bukan berarti membiarkan, tetapi membantu dengan cara yang tepat dan terhubung dengan sistem,” tambahnya.
Lonjakan PPKS juga menuntut perubahan perilaku warga kota. Selain mengurangi praktik pemberian uang tunai di ruang publik, masyarakat didorong untuk melaporkan temuan PPKS ke kanal resmi layanan sosial, mendukung program pemberdayaan berbasis komunitan, mengurangi pelabelan negatif yang dapat melukai martabat kelompok rentan.
Dirinya menegaskan bahwa kota inklusif tidak lahir dari sikap permisif maupun represif semata.
Baca Juga:Komisi V Dorong Layanan Rehabilitasi Sosial Tetap jadi Prioritas, Meski Ada Efisiensi AnggaranLewat Rumah Singgah, Cimahi Perkuat Sistem Perlindungan Sosial
“Bandung membutuhkan warga yang sadar bahwa ketertiban dan kemanusiaan tidak harus saling meniadakan. Keduanya bisa berjalan bersamaan,” ujarnya.
Dari sisi kebijakan, pendekatan yang selama ini bertumpu pada penjangkauan, penertiban, dan pemulangan dinilai tidak cukup menjawab persoalan jangka panjang. Ia menilai perlu ada pergeseran paradigma kebijakan.
“Kebijakan PPKS tidak bisa terus berorientasi pada ‘membersihkan kota’. Fokusnya harus pada pencegahan, pemberdayaan ekonomi, dan rehabilitasi sosial yang berkelanjutan,” katanya.
Ia mendorong integrasi data lintas daerah, penguatan pelatihan kerja, serta kemitraan dengan sektor swasta agar PPKS memiliki jalur keluar yang nyata dari kondisi rentan. Tanpa itu, kota hanya akan mengelola gejala, bukan menyembuhkan penyakitnya.
Apabila jumlah PPKS terus bertambah tanpa perubahan signifikan dalam kebijakan, perilaku masyarakat, dan pendekatan psikologis, Bandung berisiko menghadapi masalah sosial yang semakin kompleks. Namun sebaliknya, jika momentum ini dimanfaatkan untuk berbenah, kota ini berpeluang menjadi contoh penanganan kesejahteraan sosial yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.