JABAR EKSPRES – Kondisi keuangan Pemerintah Kota Banjar tahun 2026 masih sangat lemah. Situasi pelik ini lantaran adanya potongan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang cukup signifikan. Salah satu dampaknya, pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan P3K untuk kedua kalinya dalam periode singkat. Kebijakan penghematan ini, yang dianggap sebagai bentuk ‘berpuasa’ anggaran, difokuskan pada pengurangan pos belanja yang dinilai tidak produktif dan prioritas, termasuk belanja pegawai. Namun, hingga saat ini, kepastian pemotongan hanya menyasar TPP ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), sementara nasib tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjar masih dalam pembahasan dan belum dipastikan.
Kondisi ini memantik kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk kalangan pengamat. Pemerhati Pemerintah, Sidik Firmadi, menyatakan bahwa di tengah situasi sulit akibat keuangan daerah yang lemah, beban harus ditanggung secara kolektif dan berkeadilan. “Haruslah ditanggung oleh semua ASN dan juga semua pejabat di Kota Banjar. Hal ini harus dilakukan demi solidaritas serta untuk keadilan bersama. Rasanya sungguh tidak adil jika beban keuangan daerah yang lemah hanya dibebankan pada ASN semata, tanpa menyentuh para pejabat. Beban harus dibagi rata agar tercipta keadilan dan tidak terjadi kecemburuan, yang ditakutkan nantinya mengurangi motivasi dalam bekerja,” tegas Firmadi, Minggu (18/1/2026).
Sidik Firmadi mendesak pemerintah kota untuk berlaku transparan dan berani. Ia meminta agar data dibuka ke publik, menunjukkan bahwa para pejabat, termasuk anggota DPRD, juga ikut merasakan pemotongan tunjangan. Selain itu, langkah penghematan harus diperluas ke hal-hal lain seperti pemakaian kendaraan dinas, perjalanan dinas, dan belanja operasional lainnya yang tidak mendesak. “Saya berharap pemerintah kota Banjar berani untuk berlaku adil dan transparan,” tandasnya.
Baca Juga:Kolaborasi! UNINUS dan IDIP RI Gelar Webinar Internasional PendidikanWali Kota Dedie Tekankan Pembuangan Puing Pembongkaran Pasar dan Plaza Bogor Harus Rapi dan Tertib
Desakan untuk penyetaraan pengorbanan ini sejalan dengan gelombang kritik publik yang telah mengemuka sebelumnya. Mantan Wakil Wali Kota Banjar, drg. Darmadji Prawirasetia, secara khusus menyoroti ketimpangan ini. Ia menegaskan bahwa jika ASN dan P3K harus menerima pemotongan, anggota dewan seharusnya mengambil inisiatif yang sama secara sukarela. “Supaya berkeadilan, seharusnya anggota DPRD pun dikurangi tunjangannya, malahan seharusnya inisiatif itu datang dari mereka sendiri,” ujar Darmadji. Ia bahkan mengingatkan bahwa penolakan dari anggota dewan menunjukkan hilangnya rasa keadilan dan ‘sense of crisis’.