JABAR EKSPRES – Pusat Pendidikan Administrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia (Pusdikmin Lemdiklat Polri) menggelar kegiatan seminar policy brief bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXVI.
Kegiatan yang menjadi wadah strategis dalam mencetak perwira kepolisian yang memiliki kepemimpinan adaptif dan solutif, khususnya dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi kreatif nasional, menurut Wakapusdikmin Lemdiklat Polri, AKBP Henny Purwanti, penting dilakukan.
Heni menyebut, bahwa dalam penyusunan policy brief bukan sekadar sarana pemenuhan kurikulum, melainkan ruang bagi peserta untuk mengasah kemampuan berpikir kritis dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang aplikatif di lapangan.
Baca Juga:Jadi Tersangka Penganiayaan, 16 Pelajar yang Diamankan Dipulangkan ke Orang TuaJadi Tuan Rumah APLAS 2026, FTSL ITB dan IATPI Dorong Ekonomi Sirkular dan Transformasi Pengelolaan Sampah
“Seminar policy brief ini menjadi wadah strategis bagi peserta PKN Tingkat II. Mereka tidak hanya sekadar menerima teori di kelas, tetapi mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang solutif dan adaptif. Hal ini merupakan wujud kepemimpinan strategis yang memiliki kegesitan, kelincahan, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman,” ujar Henny, Selasa, (10/11/2026).
Henny menambahkan, ke depan para peserta diharapkan tidak bersikap kaku dalam menghadapi dinamika di wilayah tugasnya masing-masing.
Mereka dituntut untuk mampu menerjemahkan analisis kebijakan ke dalam langkah nyata melalui sinergi dan kolaborasi erat bersama para pemangku kepentingan (stakeholders).
Sementara itu, dalam seminar tersebut, menurut Heni tema yang diangkat berfokus pada penguatan sektor ekonomi kreatif. Staf Ahli Bidang Pendanaan dan Pembiayaan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) RI, Restog Krisna Kusuma, hadir memberikan wawasan serta masukan terkait tren dan tantangan industri kreatif ke depan.
Di tempat yang sama, Restog sebagai alumni PKN, mengapresiasi keterlibatan perwira Polri dalam membedah isu ekonomi kreatif melalui policy brief. Menurutnya, kepolisian memegang peran vital sebagai pilar penegakan hukum demi terciptanya iklim industri yang sehat dan kondusif.
“Sebagai aparat penegak hukum, langkah pertama yang krusial adalah kolaborasi antara kementerian, pemerintah daerah, dan kepolisian. Dalam konteks penegakan hukum, salah satu yang sangat penting adalah perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI/IP),” ujarnya.
Restog menekankan bahwa penindakan tegas terhadap pembajakan dan penggunaan hak cipta tanpa izin sangat dibutuhkan agar ekosistem kekayaan intelektual nasional dapat bertumbuh optimal.