JABAR EKSPRES – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjar memastikan akan menindak tegas empat pengelola jaringan telekomunikasi yang hingga kini belum mengurus perizinan pemanfaatan badan jalan.
Penertiban ini merupakan kelanjutan dari perapihan kabel semrawut di kawasan Kelurahan Mekarsari, tepatnya di depan SMPIT Uswatun Hasanah, yang telah dilakukan pada Oktober 2026.
Meski tenggat yang diberikan hingga 30 Oktober 2026 telah berakhir, baru tiga dari empat perusahaan yang ditemukan di lapangan yang menunjukkan itikad baik dengan berkoordinasi mengenai proses perizinan.
Baca Juga:Raih Perak Porprov Jabar XV 2026, Manajer Futsal Tasikmalaya Deden Khairul Bangga dengan Perjuangan TimDiduga Dipicu Konvoi Pemotor, Keributan di Cigorowek Berujung Pembakaran Dua Motor
Pejabat Ahli Madya DPMPTSP Kota Banjar, Billy Bertha, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal menjalin komunikasi, termasuk melalui Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Wilayah Priangan. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil positif.
“Dari empat temuan, baru tiga pengelola yang datang menjalin komunikasi dengan kami,” jelas Billy, Selasa (10/11/2026).
Ketiadaan respons dari satu pengelola yang tersisa membuat pemerintah daerah tidak memiliki pilihan lain selain menempuh jalur penegakan peraturan daerah.
Billy menegaskan bahwa komunikasi yang telah dibangun sejak jauh hari tidak diindahkan. “Komunikasi sudah ditempuh tetapi hasilnya nihil. Alhasil, kemungkinan besar satu jaringan akan langsung kami gunting,” tegasnya.
Aksi pemotongan kabel tersebut akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banjar selaku penegak Peraturan Daerah (Perda).
Sebelumnya, pada tahap perapihan di lokasi yang sama, petugas telah berhasil memangkas jumlah tiang penyangga dari sembilan menjadi hanya dua tiang, dengan metode regel (perapihan) dan simplify (peringkasan) kabel.
Selain menuntaskan permasalahan di Kelurahan Mekarsari, DPMPTSP Kota Banjar juga telah menyiapkan agenda penertiban lanjutan.
Baca Juga:Ruang Kelas Berganti Tenda, Semangat Siswa SDN Cioray Bojonggambir Terap MenyalaPoliteknik Al Islam Bandung Gelar Pelatihan PPR Radiologi Konvensional Gelombang Kedua
Kawasan Simpang 4 Tanjungsukur disebut sebagai target operasi berikutnya karena dinilai memiliki juntaian kabel yang tidak kalah semrawut.
“Nantinya, Simpang 4 Tanjungsukur juga masuk agenda operasi. Pastinya, banyak juntaian kabel semrawut di sana yang mendesak untuk ditata,” ucap Billy.
Sementara itu, dari sisi legalitas, DPMPTSP mencatat dari sekitar 15 hingga 20 operator yang beroperasi, baru 11 provider yang masuk dalam data perizinan.
Sembilan di antaranya telah mengantongi izin resmi, seperti Indihome, MyRepublic, Fiberstar, Biznet, Multikarya, Atira, dan Jabar Net, sedangkan dua lainnya masih dalam proses permohonan.