JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menyusun Peraturan Wali Kota (Perwal) dan Keputusan Wali Kota (Kepwal) sebagai aturan turunan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL).
Namun, penyusunan regulasi tersebut dinilai perlu memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang. Terlebih, saat ini Pemkot Bandung tengah gencar melakukan penertiban PKL di sejumlah kawasan yang dianggap mengganggu ketertiban dan fungsi ruang publik.
Pengamat kebijakan publik, Achmad Muhtar, mengingatkan agar kebijakan penataan PKL tidak hanya berorientasi pada upaya membersihkan wajah kota. Pemerintah juga harus memikirkan nasib pedagang yang menggantungkan penghidupan dari aktivitas berjualan di ruang publik.
Baca Juga:Pemkot Bandung Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Kebakaran Garasi Bus Damri, 90 Jiwa MengungsiPemkot Bandung Genjot Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Seluruh Pekerja
Menurutnya, penertiban tanpa disertai solusi berpotensi menimbulkan persoalan baru. Sebab, pedagang yang kehilangan tempat berjualan belum tentu memiliki kemampuan untuk langsung berpindah ke lokasi usaha lain.
“Jangan sampai pemerintah hanya fokus membersihkan kawasan dari PKL, tetapi tidak memikirkan bagaimana nasib pedagang setelah ditertibkan. Mereka juga masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang. Jadi, penataan harus dibarengi dengan solusi, bukan sekadar memindahkan atau membongkar lapak,” ujarnya.
Achmad menilai, keberadaan Perwal dan Kepwal seharusnya menjadi instrumen untuk memberikan kepastian kepada PKL, mulai dari lokasi berjualan, jam operasional, hingga hak dan kewajiban pedagang.
Terlebih, perubahan pembagian zonasi PKL dari zona merah, kuning, dan hijau menjadi lokasi sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan harus disertai penjelasan yang transparan kepada masyarakat.
“Kalau zonasinya diubah menjadi lokasi sesuai dan tidak sesuai peruntukan, pemerintah juga harus menjelaskan secara transparan lokasi mana saja yang diperbolehkan. Jangan sampai pedagang tidak memiliki kepastian dan akhirnya terus-menerus berada dalam posisi yang rentan ditertibkan,” katanya.
Ia juga mendorong Pemkot Bandung mengedepankan dialog dan pendataan sebelum menerapkan aturan secara menyeluruh. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek ketertiban dan estetika kota, tetapi juga kondisi sosial ekonomi para pedagang.
Menurut Achmad, pemerintah perlu menyiapkan alternatif lokasi usaha yang layak bagi PKL yang terdampak penataan. Dengan demikian, kebijakan penertiban tidak berujung pada hilangnya sumber penghasilan masyarakat.