BANDUNG – Pancasila bukan sekadar pajangan normatif di atas kertas. Ideologi negara itu harus menjelma menjadi ukuran mutlak dalam setiap kebijakan pembangunan dan pembentukan regulasi. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tidak boleh berhenti sebatas urusan administratif, melainkan wajib memastikan setiap produk hukum segaris dengan nilai-nilai Pancasila.
Pesan tegas itu mengemuka dalam Simposium Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Sinkronisasi Regulasi di Gedung Merdeka, Bandung, Selasa (10/11/2026). Forum ini merefleksikan 66 tahun Sidang Umum Pertama MPRS dan Pembangunan Nasional Semesta Berencana.
Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, menekankan pentingnya membaca kembali arah pembangunan nasional lewat kacamata sejarah. Pemikiran visioner para pendiri bangsa harus ditarik ke dalam konteks tantangan zaman sekarang.
Baca Juga:BNNP Jabar Musnahkan 5 Kg Sabu Jaringan IranLanal Bandung Gagalkan Penyelundupan 10.800 Benur Senilai Rp864 Juta
“Pancasila harus menjadi landasan sekaligus ukuran dalam setiap kebijakan pembangunan. Sinkronisasi regulasi penting agar seluruh aturan tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan tujuan bernegara,” ujar Yudian.
Menurutnya, pembangunan nasional tidak boleh rabun jauh dengan hanya mengejar pertumbuhan fisik dan ekonomi semata. Pembangunan wajib merawat karakter, memperkuat simpul persatuan, dan menghadirkan keadilan sosial. Oleh karena itu, pembinaan ideologi harus terintegrasi organik dalam perencanaan hingga eksekusi kebijakan.
Dari tingkat daerah, Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan kesiapan Pemprov Jabar menjadi role model implementasi Pancasila yang terukur. Komitmen ini diarahkan agar Pancasila diterjemahkan nyata ke dalam program kerja dan indikator capaian yang bisa dievaluasi.
“Jawa Barat siap menjadi percontohan implementasi nilai-nilai Pancasila yang terukur. Nilai itu harus hadir dalam pelayanan agar pelaksanaannya terlihat konkret,” tegas Erwan.
Sementara itu, Anggota Komisi XIII DPR RI sekaligus Duta Arsip Nasional RI, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan bahwa 10 November bukan sekadar momentum pertempuran Surabaya 1945, melainkan juga dimulainya Sidang Umum Pertama MPRS (1960) yang merumuskan haluan pembangunan nasional.
Rieke membeberkan bagaimana 513 anggota MPRS bersama 600 pakar merumuskan fondasi masa depan bangsa. “Arsip bukan sekadar nostalgia. Arsip adalah ingatan yang memungkinkan bangsa belajar tanpa harus mengulangi kesalahan sejarah,” ungkapnya.
Kemerdekaan, lanjut Rieke, harus diwujudkan lewat kemampuan bangsa menentukan arah pembangunan, mengelola kekayaan nasional, menguasai ilmu pengetahuan, dan menghadirkan keadilan sosial. Ia mengajak publik menelusuri kembali pemikiran para begawan: siasat ekonomi Bung Hatta, negara kesatuan ala Natsir, industrialisasi Sumitro, hingga Deklarasi Djuanda.