JABAR EKSPRES – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam pelaksanaan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) Tahun Anggaran 2026 di Jawa Barat menuai protes.
Puluhan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Kembang Cadas Reformis (BADAR) mendatangi Kantor Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Barat, Senin (10/11/2026).
Dalam aksi tersebut, massa mendesak agar dugaan pemotongan dana bantuan PISEW di 51 titik segera diusut. Mereka juga meminta pihak BPBPK Jawa Barat memberikan penjelasan terbuka mengenai pengelolaan dan penyaluran anggaran program tersebut.
Baca Juga:Raih Perak Porprov Jabar XV 2026, Manajer Futsal Tasikmalaya Deden Khairul Bangga dengan Perjuangan TimDiduga Dipicu Konvoi Pemotor, Keributan di Cigorowek Berujung Pembakaran Dua Motor
Persoalan ini mencuat setelah massa mengaku menemukan indikasi adanya praktik pengondisian dalam pelaksanaan program. Bahkan, dana bantuan yang seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan diduga dipotong oleh oknum tertentu.
Mengacu pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6942/KPTS/M/2026 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Infrastruktur, alokasi bantuan PISEW ditetapkan sebesar Rp500 juta untuk setiap titik kegiatan.
Anggaran tersebut dikelola melalui mekanisme swakelola oleh masyarakat untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah perdesaan.
Namun, berdasarkan hasil investigasi lapangan yang disampaikan BADAR, terdapat dugaan pemotongan dana sebesar Rp5 juta hingga Rp6 juta pada setiap titik kegiatan.
Koordinator Lapangan BADAR, Ferri, menilai dugaan pemotongan tersebut harus segera mendapat perhatian serius. Ia menegaskan bahwa dana bantuan yang dialokasikan pemerintah semestinya digunakan sesuai peruntukannya dan tidak boleh dibebani pungutan tanpa dasar hukum.
“Anggaran Rp 500 juta per titik itu adalah uang rakyat yang seharusnya turun 100 persen untuk membangun infrastruktur desa. Faktanya di lapangan, dana tersebut diduga disunat dengan target 5 hingga 6 juta per titiknya. Dalam petunjuk teknis mana pun, tidak pernah ada aturan pemotongan dana masyarakat dengan alasan apapun,” tegas Ferri saat menyampaikan orasi.
Atas persoalan tersebut, BADAR menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Baca Juga:Ruang Kelas Berganti Tenda, Semangat Siswa SDN Cioray Bojonggambir Terap MenyalaPoliteknik Al Islam Bandung Gelar Pelatihan PPR Radiologi Konvensional Gelombang Kedua
Pertama, massa meminta Kepala BPBPK Jawa Barat bertanggung jawab dan memberikan klarifikasi secara terbuka mengenai dugaan pengondisian serta pemotongan anggaran PISEW 2026 di 51 titik.
Kedua, mereka mendesak Kementerian Pekerjaan Umum melalui Inspektorat Jenderal melakukan audit investigatif secara menyeluruh, baik terhadap proses pencairan anggaran maupun pelaksanaan pembangunan fisik di lapangan.