JABAR EKSPRES – Instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait publikasi anggaran melalui media sosial mendapat respons positif dari Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail.
Ia menegaskan, transparansi pengelolaan anggaran telah lebih dulu diterapkan di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
“Keterbukaan informasi keuangan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan dapat diawasi publik,” ujar Jeje di Ngamprah, Jumat (9/1/2026).
Baca Juga:Menkeu Yakin MBG Tercepat Serap Anggaran di Kuartal I 2026: Mereka Sudah BelanjaSiap Tantang Menkeu Purbaya, Bupati Bandung Dorong Percepatan Serapan Anggaran
Menurutnya, Pemkab Bandung Barat sudah mempublikasikan laporan pemasukan dan pengeluaran anggaran melalui kanal media sosial resmi pemerintah daerah sejak beberapa bulan terakhir.
Ia menilai, pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyampaian informasi anggaran dinilai efektif karena mudah diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui secara langsung arah penggunaan anggaran daerah tanpa harus melalui prosedur birokrasi yang rumit.
“Kami sudah membuka laporan keuangan melalui media sosial sebelum surat edaran itu terbit. Ini bagian dari upaya kami agar masyarakat bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran secara terbuka,” katanya.
Lebih lanjut, Jeje menyebut kebijakan publikasi anggaran secara terbuka merupakan langkah positif yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi, kata dia, bukan hanya soal keterbukaan data, tetapi juga tentang kesediaan pemerintah untuk diawasi dan dikritisi.
Sejalan dengan instruksi Gubernur Jawa Barat, Pemkab Bandung Barat berencana menerapkan kebijakan serupa hingga ke tingkat kecamatan dan pemerintah desa. Jeje memastikan, seluruh perangkat wilayah akan diarahkan untuk mempublikasikan pengelolaan anggaran secara berkala melalui media sosial masing-masing.
“Ke depan, tidak hanya di tingkat kabupaten. Kecamatan dan desa juga akan kami dorong melakukan hal yang sama agar masyarakat benar-benar mengetahui penggunaan anggaran di wilayahnya,” katanya.
Selain mendorong transparansi, Jeje juga menegaskan komitmen Pemkab Bandung Barat dalam memperkuat pengawasan penggunaan anggaran, khususnya dana desa. Ia memastikan seluruh anggaran yang dikelola akan diperiksa secara menyeluruh oleh aparat pengawas internal pemerintah.
Baca Juga:Awal 2026, Bupati Jeje Minta ASN Fokus Pelayanan Publik dan Efisiensi AnggaranAnugerah Gapura Pancawaluya 2025 Makan Anggaran APBD 2026 Rp30 M, Maulana Yusuf Lontarkan Kritik Pedas
Ia menyatakan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat akan ditugaskan untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, guna memastikan anggaran digunakan sesuai peruntukan dan berdampak nyata bagi masyarakat.