JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat agar bekerja lebih disiplin, profesional, dan berintegritas di tahun 2026.
Hal itu disampaikannya usai memimpin apel gabungan di Lapangan Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Senin (5/1/2026).
Jeje menegaskan, salah satu fokus utama yang harus dioptimalkan pada tahun 2026 adalah peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga:Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat Sabet Penghargaan IP ASN, Bukti Kualitas SDM Terus MeningkatPerayaan HUT Korpri Bandung Barat Dorong ASN Cintai Produk Lokal
“Pelayanan publik langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari cepat atau lambatnya pelayanan, mudah atau sulitnya prosedur, serta hadir atau tidaknya pemerintah saat masyarakat membutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan wajah utama pemerintah yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Selain itu, dirinya menekankan, seluruh ASN di Bandung Barat wajib menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Ia tidak ingin lagi ada pelayanan yang berbelit-belit, lamban, tidak pasti, apalagi bersifat diskriminatif.
“Setiap unit kerja harus memastikan pelayanan publik dilaksanakan dengan prinsip cepat, mudah, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Jeje juga mengingatkan pentingnya pengelolaan anggaran daerah secara efisien dan bertanggung jawab. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tidak ada ruang bagi pemborosan, kegiatan seremonial yang berlebihan, atau program yang tidak berdampak langsung,” tegasnya.
Ia menekankan, efisiensi anggaran bukan berarti menurunkan kualitas pelayanan, melainkan mendorong aparatur bekerja lebih cerdas, terukur, dan akuntabel.
Baca Juga:Dukung Gerakan Poe Ibu, Jeje Minta ASN Bandung Barat Berdonasi Rp1.000 per HariBejat! ASN di Bandung Barat Lakukan Tindakan Asusila terhadap Tiga Anak Tiri, Polisi Ungkap Modus dan Motif
“Program dan kegiatan harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan,” ujarnya.
Jeje pun meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk mengutamakan program yang langsung menyentuh pelayanan publik, menghapus kegiatan yang tidak relevan dan tidak berdampak, serta memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kesalahan dalam pengelolaan anggaran bukan hanya persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
“Mari kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun penguatan pelayanan publik, peningkatan kinerja birokrasi, dan peneguhan integritas aparatur,” tandasnya. (Diskominfotik KBB)