JABAR EKSPRES – Inilah kriteria dan cara pengajuan untuk bisa mendapatkan diskon pajak kendaraan 50% di Jakarta 2026, warga ibu kota wajib simak ya!
Masyarakat di wilayah DKI Jakarta bisa berkesempatan mengajukan pengurangan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kendaraan miliknya pada 2026.
Pasalnya di tahun baru ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Baca Juga:Viral Minum Kopi dengan Cup Arsenal, Pelatih Tottenham: Masa Kayak Gitu Harus Dipertanyakan?Rekomendasi 3 Seri iPhone untuk Jadi iPhone Pertama yang Worth It Dibeli
Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 841 Tahun 2025, diskon PKB 50% ini hanya diberikan kepada kendaraan yang memenuhi persyaratan tertentu, berbeda dengan program pemutihan pajak sebelumnya.
Kebijakan yang ditetapkan pada 18 September 2025 ini bertujuan membuat pajak lebih adil bagi wajib pajak yang kendaraannya tidak lagi berfungsi dengan baik, atau digunakan khusus untuk kepentingan sosial dan keagamaan.
Selain itu, kebijakan terbaru berupa diskon tersebut tidak sama seperti pemutihan pajak kendaraan bermotor.
Pemerintah umumnya pada program pemutihan akan menghapus denda keterlambatan pembayaran pajak.
Sebaliknya dalam insentif PKB 2026 di Jakarta, pengurangan dibagikan langsung terhadap pokok pajak alih-alih pada sanksi administrasi.
Tidak otomatis juga seluruh kendaraan berhak mendapatkan diskonnya, karena wajib pajak harus memenuhi persyaratan tertentu.
Bahkan dalam sebagian besar kasus, wajib pajak perlu datang ke kantor Samsat untuk untuk mengajukan permohonan secara langsung.
Baca Juga:Panduan Cara Daftar Sertifikasi Halal Gratis untuk UMK 2026 Lengkap dengan SyaratnyaBocoran New Yamaha Mio 2026, Bakal Lebih Canggih dan Tampang Makin Sporty serta Agresif
Adapun kriteria kendaraan yang layak atau dapat keistimewaan diberikan diskon PKB 50 persen mengacu pada Kepgub DKI Jakarta Nomor 841 Tahun 2025 ada dua yaitu kendaraan rusak berat serta kendaraan sosial dan keagamaan.
Kriteria Kendaraan untuk Dapat Diskon PKB 50% Jakarta 2026
1. Kendaraan rusak berat
Maksud kendaraan rusak berat adalah kendaraan dengan kerusakan parah yang membuatnya tidak bisa digunakan selama lebih dari enam bulan sejak pertama kali mengalami masalah. Kondisi ini pun wajib bisa dibuktikan secara administratif.
2. Kendaraan sosial dan keagamaan
Kendaraan yang dipakai semata-mata demi melayani kepentingan umum di bidang sosial atau keagamaan dan tidak untuk tujuan komersial. Contohnya seperti ambulans milik yayasan, kendaraan operasional rumah ibadah, serta mobil jenazah.
Menurut Pemprov DKI Jakarta, kendaraan yang tidak digunakan atau beroperasi untuk tujuan sosial seharusnya pantang dibebani pajak penuh sebagaimana kendaraan pribadi yang aktif dipakai setiap hari.