JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyiapkan langkah penanganan terhadap kerusakan jaringan irigasi Bendungan Warung Tiwu (BWT) yang selama ini menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian di tiga desa, Kecamatan Cipatat.
Diketahui, kerusakan irigasi akibat longsor dan sedimentasi tersebut mengancam pasokan air bagi sekitar 98 hektare lahan persawahan di Desa Rajamandala Kulon, Mandalasari, dan Mandalawangi yang selama ini menjadi penopang produksi pangan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung Barat, A. Fauzan Azima, mengatakan penanganan kerusakan irigasi itu dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, agar kebutuhan mendesak masyarakat segera mendapat perhatian.
Baca Juga:Jembatan Situ Nanggerang Senilai Rp56 M Segera Dibangun, Pemkab Bogor: Target Rampung Akhir TahunPemkab Tasikmalaya Soal Portal Papayan-Cikalong: Bukan Menutup Jalan tapi Menyelamatkan Infrastruktur
“Pak Bupati meminta persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat segera ditangani. Karena itu kami turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya dan menyiapkan langkah penanganan yang diperlukan,” kata Fauzan saat dikonfirmasi, Sabtu (13/6/2026).
Dari hasil peninjauan di lapangan, pihaknya menemukan longsoran tanah dan sedimentasi yang menghambat aliran air menuju area persawahan.
“Kondisi itu berpotensi mengganggu aktivitas pertanian apabila tidak segera ditangani,” katanya.
Menurut Fauzan, jaringan irigasi Bendungan Warung Tiwu memiliki peran penting karena menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian di tiga desa. Kelancaran distribusi air sangat menentukan produktivitas pertanian masyarakat setempat.
“Sekitar 98 hektare sawah bergantung pada jaringan irigasi ini. Karena itu kami akan melakukan perbaikan agar aliran air kembali lancar dan kebutuhan petani tetap terpenuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden menyetujui bantuan perbaikan jaringan irigasi tersebut dengan nilai anggaran sekitar Rp6 miliar. Proyek perbaikan permanen direncanakan mulai dikerjakan pada triwulan ketiga tahun 2026.
Sambil menunggu pelaksanaan proyek utama, Pemkab Bandung Barat akan melakukan penanganan darurat berupa pembersihan sedimentasi menggunakan ekskavator mini serta pemasangan bronjong pada titik-titik longsoran.
Baca Juga:Dapur MBG Membengkak, Zulhas Sebut Pemborosan Anggaran Capai Rp 1 Triliun per BulanDatangi Kejaksaan, Sejumlah Elemen Minta APH Usut Dugaan Pelanggaran MBG di Tasikmalaya
“Penanganan sementara ini penting agar aliran air tetap berjalan. Kami berharap kebutuhan anggaran sekitar Rp400 juta dapat didukung melalui perubahan anggaran maupun dukungan DPRD sehingga pekerjaan darurat bisa segera dilaksanakan,” pungkas Fauzan. (Wit)