JABAR EKSPRES – Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan ( Disarpus ) Kota Bandung saat ini tengah menjadi sorotan publik. Sebab Kepala Dinas.
Hal ini terjadi setelah karena Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (DISARPUS) Kota Bandung memiliki latar belakang bermasalah.
Ketua Aliansi LSM dan Ormas Pandawa Lima Mochamad Dadang mengatakan, Wali Kota Bandung harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan kepala dinas di Kota Bandung.
Baca Juga:Ini Dia, Dugaan Kasus Pengkondisian Proyek yang Libatkan Wakil Wali Kota Bandung dan Anggota Dewan Proyek Kolam Retensi Dinsos Senilai Rp 8,9 Miliar Diduga Ada Pengkondisan dan Diprediksi Mangkrak!
Rekam jejak Kepala Dinas di Kota Bandung, khususnya Kadis Disarcip memiliki rekam jejak yang buruk dan pernah terlibat dalam kasus penipuan. Meski perkara tersebut terjadi sebelum menjabat kadis.
Selain itu, persoalan integritas sudah seharusnya jadi perhatian serius Wali Kota Bandung. Sehingga menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan transparan.
Selain itu, Kepala Dinas ini pernah menduduki jabatan strategis di sejumlah OPD. Termasuk di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
‘’Namun kala itu tersiar kabar ada polemik internal,’’ ujarnya.
Masalah ini bukan perkara suka tidak suka. Tetapi soal rekam jejak dan kepercayaan publik terhadap birokrasi. Sebab, seorang pejabat eselon tinggi tidak hanya dituntut memiliki kemampuan teknis, tetapi punya integritas.
Desak Wali Kota Lakukan Evaluasi
Untuk itu, pihaknya mendesak agar Wali Kota Bandung Muhammad Farhan segera melakukan evaluasi sebagai bentuk langkah korektif.
‘’Ini semata-mata demi menjaga marwah dan wibawa Pemerintah Kota Bandung. Kalau ini dibiarkan, kami khawatir akan terjadi degradasi sistem birokrasi,’’ ujarnya.
Baca Juga:Krisis Sampah Indonesia: Pendidikan Dini Jadi Kunci Solusi Jangka PanjangSemifinal LOTTE Bintang Muda Generasi Masa Depan 2025 berlangsung Sengit!
Dadang menilai, Kota Bandung saat ini membutuhkan birokrasi yang bersih, transparan, dan profesional, bukan yang dibayangi kontroversi.
Jika Wali Kota Bandung tetap mempertahankan pejabat yang bermasalah, justru akan menjadi preseden buruk bagi ASN lainnya.
Hal ini, memberikan kesan bahwa integritas dan promosi Jabatan bukan faktor utama dan ada isu kedekatan personal yang menjurus kepada kepentingan.
Isu ini semakin menguat, ketika ada informasi bahwa memiliki hubungan pertemanan semasa sekolah dengan Wali Kota Bandung.
Kedekatan personal ini seharusnya tidak boleh jadi dasar untuk mendapatkan posisi jabatan publik. Sebab akan ada syarat kepentingan.