Sebagai Ketua KAMMI Jawa Barat, saya meyakini bahwa mahasiswa bukan hanya obyek pendidikan, tetapi subjek pengetahuan. Mahasiswa tidak boleh berhenti menjadi penonton dalam arena kebijakan daerah. Kita harus menjadi knowledge contributor, bukan sekadar moral voice. Kita tidak cukup hanya bersuara di jalan; kita harus bersuara dalam kerangka riset dan rekomendasi kebijakan.
Saya belajar bahwa kebijakan publik adalah “otoritas yang mengalokasikan nilai” (Easton). Dan nilai tidak bisa dialokasikan tanpa pengetahuan. Jika pemerintah mengabaikan pengetahuan, maka kebijakan kehilangan rasionalitas. Dan ketika kebijakan kehilangan rasionalitas, ia kehilangan masa depan.
Jawa Barat butuh kepemimpinan intelektual, bukan kepemimpinan simbolik.
Dan kepemimpinan intelektual hanya dapat dibangun dari riset.
Jika kita ingin Jawa Barat menjadi provinsi yang memimpin bangsa dalam tata kelola publik, maka kita harus mempertemukan kampus dan pemerintah. Kita harus menutup jurang epistemik ini. Kita harus menjadikan riset sebagai fondasi kebijakan. Dan kita harus memulai dari sekarang.
Baca Juga:KAMMI Jabar Serahkan Policy Brief ke KPU Jabar: Penguatan Demokrasi dan Partisipasi politik Pemuda Jawa BaratSoroti Wacana Kenaikan PPN, KAMMI Jabar: Perlebar Gap si Kaya dan si Miskin
Karena masa depan kebijakan publik tidak ditentukan oleh siapa yang paling keras berbicara, tetapi oleh siapa yang paling jernih berpikir. (**)
Oleh: Izus Salam S. Sos
Ketua KAMMI Jawa Barat & Mahasiswa Magister Administrasi Publik UNPAD