JABAR EKSPRES – Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Jawa Barat 2025 mencatat kenaikan signifikan potensi bencana di hampir seluruh wilayah provinsi. Luasan bahaya banjir mencapai 1,33 juta hektare, dengan Indramayu dan Karawang sebagai daerah terluas berisiko terdampak.
Berdasarkan data tersebut, Garut menempati posisi pertama ancaman banjir bandang, sementara Sukabumi berada di peringkat teratas bahaya longsor, gempa bumi, dan kebakaran hutan.
BPBD Jawa Barat menilai peningkatan ini berkaitan dengan penurunan kualitas lingkungan, buruknya drainase, serta tata ruang yang tak mempertimbangkan aspek hidrologi.
Baca Juga:Sukses Menggelar Dikreg LIV Sesko TNI TA 2025, Begini kata Panglima Sinergi Baru Mayapada Hospital Bandung dan BRI Life: Fokus pada Nasabah dan Produktivitas Tim
Cuaca ekstrem tersebut juga masuk kategori ancaman tinggi, terutama di wilayah dengan bangunan tidak tahan angin dan kepatuhan rendah pada standar konstruksi.
Rekomendasi mitigasi yang disusun BPBD meliputi penguatan kelembagaan, sistem informasi kebencanaan, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan kesiapsiagaan.
Namun temuan itu bersinggungan dengan fakta lain, yakni penyusutan tutupan hutan Jawa Barat yang mencapai 43 persen dalam dua tahun terakhir.
Walhi Jawa Barat menilai kerusakan ekologis itu menjadi akar persoalan meningkatnya bencana. “Banjir bandang, longsor, tanah amblas serta fenomena bencana alam lainnya bukan semata-mata pemicunya intensitas hujan yang tinggi,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, beberapa waktu lalu.
Dia menyebut hilangnya kawasan hutan terjadi di berbagai tipe lahan seiring maraknya pembukaan untuk tambang, properti, wisata, dan proyek strategis nasional.
Iwang mengatakan pemerintah belum menunjukkan keseriusan dalam pemulihan lingkungan. “Upaya pencegahan, pemulihan serta perbaikan lingkungan masih dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan,” ujarnya.
Walhi juga mencatat 54 perusahaan tambang tetap beroperasi meski izinnya habis, serta 176 titik tambang ilegal ditemukan pada 2024.
Baca Juga:Epy Kusnandar 'Preman Pensiun' Tutup Usia, Dunia Hiburan Indonesia BerdukaPGN Siagakan Satgas Nataru 2025, Pastikan Pelayanan Terbaik Penyaluran Gas Bumi
Alih fungsi lahan resapan dan minimnya penanganan lahan kritis ikut memperbesar risiko. Menurut Iwang, mitigasi pemerintah masih reaktif. “Ada bencana hingga viral baru berbondong-bondong investigasi,” jelasnya.
Dirinya mendesak pemerintah memperketat aktivitas di kawasan hutan dan memperkuat penegakan hukum. “Pemerintah penting dan harus menjalankan rencana mitigasi dengan serius. Dan segera jalankan penegakan hukum yang pasti dan konkrit,” desaknya.