JABAR EKSPRES – Kabupaten Bogor menjadi sorotan nasional setelah masuk dalam daftar wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia.
Menyikapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Azwar Anas mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi penanggulangan kemiskinan.
Azwar menilai Pemkab Bogor perlu memperkuat analisis strategi agar intervensi kebijakan lebih tepat sasaran dan mampu menjawab persoalan utama di tiap wilayah.
Baca Juga:Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Soroti Angka Kemiskinan: Perlu Ada Intervensi SeriusKabupaten Bogor Klaim Angka Kemiskinan Turun jadi 6,25 Persen, Tolok Ukurnya Apa?
“Pemkab harus melakukan analisis yang komprehensif untuk menentukan masalah utama serta memudahkan perumusan langkah intervensi,” tegasnya, Senin (24/11/2025).
Menurutnya, karakter persoalan di setiap desa berbeda sehingga prioritas penanganan tidak bisa disamaratakan.
Ia menekankan bahwa indikator kemiskinan saat ini mencakup aspek yang lebih luas mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan hingga ketahanan pangan.
Dia juga meminta Pemkab Bogor menerjunkan dinas terkait untuk memastikan seluruh indikator tersebut menjadi prioritas dalam perencanaan kebijakan.
Langkah pertama adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
Kedua, memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui program yang terintegrasi antara pemerintah daerah dan pusat.
“Bantuan sosial harus tepat sasaran. Pemerintah juga wajib meningkatkan akses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi,” ujarnya.
Baca Juga:Kabupaten Bogor Paling Miskin versi BPS, Dinsos: Penduduknya Juga Paling Banyak!Angka Kemiskinan di Kota Bogor Turun, Pemkot Fokus Sinkronisasi Data dan Efektivitas Anggaran
Selain itu, ia menyoroti pentingnya memperluas akses BPJS Kesehatan, meningkatkan kualitas infrastruktur, serta memperkuat perlindungan sosial untuk menekan ketimpangan ekonomi.
Kolaborasi antarsektor, kata Azwar, menjadi kunci agar program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif.
Beberapa bentuk kolaborasi yang ia maksud mencakup kerja sama antara Dinas Sosial, Pendidikan, Kesehatan, Tenaga Kerja, Pertanian hingga kelompok usaha masyarakat.
“Kolaborasi ini bisa menghasilkan bantuan nyata seperti subsidi kesehatan PBI, beasiswa, BOS, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga pelatihan UMKM,” jelasnya.
Politisi Partai NasDem itu menegaskan bahwa seluruh strategi tersebut membutuhkan komitmen jangka panjang dari Pemkab Bogor.
“Kemiskinan adalah fondasi yang harus diperkuat sebelum kita bisa melaju ke tahap pembangunan berikutnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkap data BPS yang menempatkan Kabupaten Bogor sebagai wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Indonesia, yakni 401,86 ribu jiwa.