JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mencatat penurunan angka kemiskinan dari 6,55 persen pada 2024 menjadi 5,84 persen pada 2025, atau setara dengan sekitar 60 ribu jiwa. Meski menunjukkan tren positif, Pemkot menegaskan upaya pengentasan kemiskinan tidak berhenti sampai di situ.
Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, mengatakan pemerintah daerah kini fokus memperkuat sinkronisasi data kemiskinan agar seluruh program dan bantuan sosial benar-benar menyasar warga miskin yang tercatat secara resmi dalam DTSEN (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional) dan sesuai arahan Instruksi Presiden Nomor 4 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
“Kami ingin ikhtiar yang sudah dilakukan selama ini terekam dalam data penurunan angka kemiskinan. Jangan sampai yang kita bantu tidak masuk dalam DTSEN, sehingga tidak tercatat dalam laporan resmi,” ujar Jenal, Jumat (31/10/2025).
Baca Juga:Buka Suara Isu OTT, Wawalkot Tegaskan hanya Sebagai SaksiDugaan Penyalahgunaan Kewenangan di Lingkungan Pemkot, Wali Kota Bandung Buka Suara
Ia menjelaskan, upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Bogor dilakukan melalui berbagai intervensi lintas sektor. Selain meningkatkan kesempatan kerja lewat program padat karya dan job fair, Pemkot juga berupaya mengurangi beban pengeluaran masyarakat dengan memperkuat belanja publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
“Belanja pendidikan kita sudah di atas 20 persen, begitu juga belanja kesehatan dan infrastruktur terus ditingkatkan. Itu semua bentuk intervensi nyata agar masyarakat punya akses lebih baik terhadap layanan dasar,” katanya.
Selain itu, lanjut Jenal, Pemkot Bogor juga menekankan pentingnya efektivitas penggunaan anggaran dalam program penanggulangan kemiskinan. Ia menuturkan, data yang akurat akan membantu pemerintah memastikan alokasi APBD benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat miskin.
“Setiap rupiah uang rakyat harus benar-benar kembali kepada rakyat. Jadi bukan hanya soal data yang sinkron, tapi bagaimana data itu digunakan untuk mengarahkan anggaran agar intervensinya tepat dan terukur,” ucapnya.
Jenal yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Koordinasi Penurunan Kemiskinan Kota Bogor menambahkan, tim yang dipimpinnya tersebut telah bekerja sinergis dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) agar kebijakan dan program di tingkat kota selaras dengan arahan pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan.
“Kami tidak ingin bekerja sendiri-sendiri. Setelah data tersinkron, barulah bisa terlihat seberapa besar dampak intervensi kita terhadap penurunan angka kemiskinan,” pungkasnya.