JABAR EKSPRES – Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bogor, Denny Achmad, mengajak seluruh jajaran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bogor untuk berperan aktif mendukung dan mengawal program-program strategis pemerintah, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.
“Pokoknya kita minta temen-temen APDESI untuk mengikuti program pemerintah mendukung program pemerintah khususnya dalam hal MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, karena kan yang di lapangan mereka nih. Poinnya itu,” kata Denny saat dihubungi, pada Selasa (11/11/2025).
Ia menjelaskan, Pemkab Bogor telah membentuk satuan tugas khusus percepatan program pemerintah, sementara Kejaksaan turut mendukung melalui aplikasi JagaDesa, sebuah inovasi Kejaksaan Agung RI untuk mengawal pengelolaan Dana Desa serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
Baca Juga:Messi Kembali ke Camp Nou, Ungkap Kerinduan dan Isyarat Ingin Pulang ke Barcelona?Bojan Hodak dan Bisik-bisik Kursi Panas Timnas Indonesia, Antara Prestasi di Persib dan Godaan Garuda
“Ini kan pertama bupati juga sudah membuat satgas ya, satuan tugas khusus tentang percepatan gitu. Tentunya dari kejaksaan juga ada aplikasi JagaDesa, semua itu udah ada instrumennya,” lanjut dia.
Denny menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga agar seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif dan transparan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
Sementara itu, Ketua DPC APDESI Kabupaten Bogor, Abdul Aziz Anwar, menyampaikan bahwa audiensi pihaknya dengan Kajari Bogor bertujuan memastikan kelancaran implementasi program pemerintah pusat di tingkat desa.
“Hari ini Apdesi audiensi dengan Bapak Kajari Bapak Denny, alhamdulillah ketemu dengan titik bagaimana caranya nanti akan berjalan di setiap desanya,” kata Aziz.
Ia juga menyoroti pentingnya penataan lahan untuk pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Yang pertama pak bupati, pak kajari, dan seluruh dandim, polres mengamankan kepala desanya dulu terkait tanah. Jangan sampe dibangun, tiba-tiba timbul masalah. Sehingga ini dirapihkan dulu, sehingga nanti ada ruangan khusus satgas koperasi desa merah putih,” jelasnya.