JABAR EKSPRES – Di tengah meningkatnya ancaman krisis iklim yang mulai terasa di perkotaan, pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) menuai sorotan tajam dari sejumlah pegiat lingkungan.
Lembaga lingkungan hidup Walhi Jawa Barat menilai program nasional besutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) itu justru cenderung menghamburkan anggaran tanpa memberikan dampak nyata terhadap penanganan perubahan iklim, terutama di wilayah padat seperti Kota Cimahi dan Bandung Raya.
Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudhistira, sebelumnya menegaskan bahwa perubahan iklim kini bukan lagi isu global yang jauh dari keseharian warga, melainkan telah dirasakan langsung lewat cuaca ekstrem dan suhu udara yang semakin panas.
Baca Juga:Demi Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Walhi Jabar Tegaskan Kritiknya Bukan karena Tidak DilibatkanKritik Program PSEL, Walhi Sebut Bukan Solusi Pemulihan Sumber Daya Berkelanjutan
“Saat ini terasa lebih gerah dari biasanya, dan curah hujan pun semakin tidak menentu. Itulah bentuk nyata dari perubahan iklim. Oleh karena itu, kami mengambil langkah konkret melalui kegiatan penanaman pohon yang merupakan bagian dari program Dinas Lingkungan Hidup,” ujar Adhitia baru-baru ini.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Cimahi juga menanam bambu sebagai ikon ekologis daerah yang berfungsi menjaga keseimbangan air tanah serta mencegah erosi.
“Kami juga rutin mengadakan kegiatan kerja bakti. Ke depan, Pak Wali Kota berencana menjadikannya kegiatan berkala agar budaya gotong royong dalam menjaga lingkungan terus terjaga,” tambahnya.
Adhitia mengungkapkan, perhatian pemerintah pusat terhadap Cimahi cukup besar. KLHK bahkan turut serta dalam berbagai aksi lingkungan di kota itu.
Namun demikian, pihaknya menegaskan akan terus melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan Proklim agar tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
“Khusus untuk Kampung Iklim, saya berharap ini tidak hanya menjadi ajang lomba, tetapi juga lomba yang membawa dampak positif dan nyata bagi warga Kota Cimahi,” kata Adhitia.
Namun pandangan berbeda datang dari Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwan. Ia menilai Program Kampung Iklim sejauh ini gagal menjawab persoalan krisis iklim dan justru menjadi ruang politisasi anggaran.
Baca Juga:Walhi Jabar Desak Pemkot Hentikan Pembakaran Sampah di Bandung RayaKepemimpinan KDM Dinilai Hanya Gemar Ngonten, WALHI Jabar: Seolah Peduli Tapi Abai Persoalan Inti
“Program Kampung Iklim hanya penghamburan biaya. Sejauh ini tidak ada parameter yang jelas yang dapat menjawab masalah krisis iklim. Program-programnya justru dijadikan sebagai dana aspirasi bagi sekelompok politisi, bukan untuk upaya pemulihan serta perbaikan kerusakan lingkungan,” tegas Iwang sapaan akrabnya pada Jabar Ekspres, Senin (10/11/25).