JABAR EKSPRES– Isu keterlibatan organisasi lingkungan dalam proses kebijakan publik kembali mencuat. Sebagian pihak menilai Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) kerap bersikap kritis terhadap pemerintah karena merasa tidak dilibatkan.
Namun, bagi Walhi Jawa Barat, sikap kritis itu justru lahir dari tanggung jawab moral dan data yang kuat, bukan karena persoalan keterlibatan.
Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Wahyudin Iwang, menegaskan independensi lembaganya menjadi prinsip utama dalam setiap langkah advokasi.
Baca Juga:Kritik Program PSEL, Walhi Sebut Bukan Solusi Pemulihan Sumber Daya BerkelanjutanWalhi Jabar Desak Pemkot Hentikan Pembakaran Sampah di Bandung Raya
“Biar jelas ya, bagi Walhi, kalaupun tidak diajak pemerintah, tidak masalah. Karena Walhi tidak menerima, bahkan tidak ingin menerima dana dari pemerintah. Secara internal, kami memang tidak boleh mendapatkan anggaran publik,” ujarnya saat ditemui di acara Wisata Orang Waras (WOW), Bandung 2025, Armor Genuine Urban Forest Bandung, Sabtu (8/11/25)
Ia menambahkan, sumber pendanaan Walhi berasal dari upaya penggalangan dana mandiri dan publik, bukan dari pemerintah.
Hal itu, kata Wahyudin, penting agar setiap sikap dan analisis yang dikeluarkan tetap objektif dan bebas dari intervensi.
“Jadi publik perlu tahu, apa yang kami kerjakan murni hasil kerja dan komitmen lembaga. Kalau pun tidak diajak, ya tidak apa-apa. Kami tetap fokus pada kerja-kerja advokasi,” katanya.
Lebih jauh, Wahyudin menjelaskan bahwa dasar dari sikap kritis Walhi terletak pada kekuatan data dan analisis yang dilakukan secara mendalam.
“Data itu teman kami. Kami selalu mengedepankan kajian dan analisis agar data yang kami sampaikan faktual, akurat, dan bisa dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Menurutnya, data yang dikumpulkan Walhi berfungsi sebagai rekomendasi bagi pembuat kebijakan agar produk kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat dan lingkungan.
Baca Juga:Kepemimpinan KDM Dinilai Hanya Gemar Ngonten, WALHI Jabar: Seolah Peduli Tapi Abai Persoalan Inti Respons Sikap Pemprov Soal Sampah Pasar Caringin, Walhi Jabar Sorot Tanggung Jawab Pengelola
“Kalaupun tidak diambil pemerintah, setidaknya publik tahu kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.
Namun, Wahyudin juga menyoroti masih minimnya ruang dialog antara pemerintah dan Walhi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Selama ini, meski kami terbuka untuk berdialog, belum pernah kami diajak duduk bersama secara serius dalam musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Walhi,” ungkapnya.