JABAR EKSPRES – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi selalu mencuri perhatian. Sayangnya, sorotan yang timbul bukan kepedulian terhadap lingkungan, melainkan karena hanya sekadar konten yang ditayangkan.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menilai, kondisi saat ini khususnya di kawasan Cekungan Bandung telah melewati batas aman ekologis.
Tim Desk Disaster WALHI Jawa Barat, Fariz Abiyyu Putra mengatakan, pemerintah sampai sekarang masih dinilai abai alias tak peduli terhadap permasalahan tersebut.
Baca Juga:Kebijakan Pembebasan Ijazah KDM Tak Jelas, Operasional Sekolah Swasta KelabakanKebijakan Tak Matang KDM Rugikan Sekolah Swasta, BPMU hingga Dana Tebus Ijazah Omong Kosong Belaka!
“Sudah terlalu lama kita disuguhi pertunjukan pencitraan. Tiap masalah lingkungan direspons dengan gimmick, bukan gagasan,” katanya kepada Jabar Ekspres, Rabu (29/10).
Padahal, ujar Fariz, kawasan Cekungan Bandung tidak butuh panggung tapi yang dibutuhkan adalah pemulihan lingkungan yang jelas dan nyata.
Dia menilai, gaya kepemimpinan orang nomor satu di Jawa Barat ini, hanya gemar menampilkan diri seolah peduli, tapi abai pada persoalan inti.
“Kamera dan konten tidak akan menyerap air hujan, tidak akan menghentikan longsor, dan tidak akan menyelamatkan warga yang rumahnya tenggelam,” ujar Fariz.
“Pemimpin yang sejati adalah mereka yang berani mengoreksi arah pembangunan, bukan yang sekadar mencari sorotan kamera di tengah genangan air,” lanjutnya.
Fariz menerangkan, jika kebijakan tata ruang tidak segera diubah, maka yang mengancam adalah bencana ekologis yang lebih besar akan datang.
“Dan yang paling terdampak adalah masyarakat kecil yang berada di wilayah rentan. Kita tidak bisa terus mengorbankan ruang hidup rakyat atas nama pembangunan,” terangnya.
Baca Juga:Kepemimpinan KDM Dinilai Hanya Gemar Ngonten, WALHI Jabar: Seolah Peduli Tapi Abai Persoalan Inti Heboh Sumber Air Aqua Diduga dari Sumur Bor Bukan dari Pegunungan, Terbongkar Usai KDM Sidak Pabrik di Subang
Fariz memaparkan, WALHI Jawa Barat menuntut agar dilakukannya audit tata ruang secara menyeluruh untuk di kawasan cekungan Bandung.
“Terutama di kawasan hulu seperti Lembang, Parongpong, dan Cisarua. Audit tersebut harus terbuka untuk publik dan disertai dengan langkah nyata,” paparnya.
Adapun langkah nyata yang dimaksudkan Fariz, yakni menghentikan pembangunan baru di kawasan rawan bencana, menegakkan hukum terhadap pelanggaran izin lingkungan.
“Selain itu, langkah nyata lainnya pun perlu dilakukan seperti memulihkan kembali kawasan lindung dan daerah tangkapan air,” pungkas Fariz. (Bas)