JABAR EKSPRES – Gabungan Aliansi Masyarakat Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati Bandung Barat, Senin (13/10/2025).
Massa menuntut aparat penegak hukum mengusut dugaan penyalahgunaan jabatan dan praktik korupsi di lingkungan Pemkab Bandung Barat.
Koordinator aksi di lingkungan Pemkab Bandung Barat, Asep Herna, menyebut tata kelola pemerintahan di KBB saat ini dikuasai oleh kelompok kepentingan tertentu.
Baca Juga:Pangkas Dana Transfer Daerah, Pakar Unpad Peringatkan Potensi KetimpanganYayasan Kasih Palestina Siap Bangun Kembali Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza
“Bukan lagi meritokrasi yang dipakai, tetapi kedekatan, uang, dan tekanan. Akibatnya banyak pejabat profesional tersingkir tanpa alasan jelas,” ujar Asep di sela aksi.
Ia juga menduga ada oknum elite Pemkab KBB yang terlibat dalam permainan proyek fisik dan program sosial, atau yang disebut “bancakan”.
“Dokumen diubah, data dimanipulasi, audit dipermainkan, dan pelaku justru dilindungi,” tambahnya.
Sementara itu, koordinator aksi di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Agus Satria, mendesak Kejati turun tangan menindaklanjuti laporan-laporan masyarakat yang selama ini mandek.
“Kejati jangan hanya menerima laporan lalu membiarkannya mengendap. Inspektorat seolah jadi stempel legalitas, bukan pelindung integritas,” kata Agus.
Ia menilai birokrasi KBB telah kehilangan arah karena jabatan strategis diisi bukan untuk memperbaiki pelayanan, melainkan memperkuat kekuasaan kelompok tertentu.
Agus juga meminta Kejati membuka kembali seluruh laporan lama yang pernah disampaikan masyarakat serta mengumumkan perkembangan penanganan kasus secara berkala.
Baca Juga:BabatuRun 2025: Saat Lari Jadi Bahasa Kebaikan di Kota BandungRevitalisasi Tangki LNG Arun Capai 81 Persen, Target Beroperasi Akhir 2025
“Kejati harus memanggil dan memeriksa pejabat yang diduga terlibat permainan proyek, mark up anggaran, dan suap jabatan. Jika terbukti, kasusnya harus langsung naik ke penyidikan tanpa kompromi,” tegasnya.
“Jika aparat diam, rakyat akan bersuara lebih keras. Birokrasi harus bersih, korupsi harus dihukum, dan Bandung Barat harus diselamatkan!” tandasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Asisten III Administrasi Umum Pemkab Bandung Barat, Rini Sartika, menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dari massa akan diteruskan kepada Bupati Bandung Barat.
“Tuntutannya ada 13 poin. Insyaallah aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami tindak lanjuti dan sampaikan kepada Bupati,” singkat Rini. (Wit)