“Gerakan seperti ini berisiko jadi seremonial, ramai di awal, tapi hilang ketika publik mulai bertanya ke mana dananya. Ini bukan tentang seribu rupiahnya, tapi tentang kredibilitas pemerintah di mata masyarakat,” jelasnya.
Menurut Achmad, tanpa integrasi lintas program, kebijakan baru justru bisa menciptakan fragmentasi, di mana program sosial hanya berjalan di jalur masing-masing tanpa sinergi yang efektif.
“Pemkot Bandung seharusnya berani memberi masukan ke provinsi bahwa setiap kebijakan baru harus punya peta sinergi dengan kebijakan eksisting. Kalau tidak, hasilnya hanya menambah daftar program yang jalan sendiri-sendiri,” ujarnya.
Baca Juga:Rawan Disalahgunakan, Fortusis Jabar Soroti Gerakan Rereongan Sapoe SarebuGubernur Jabar Tegaskan Rereongan Sapoe Sarebu Murni Sukarela, Bukan Kewajiban!
Hal ini juga menjadi kritik terhadap pola komunikasi kebijakan yang masih top-down di Jawa Barat. Banyak kebijakan provinsi yang diluncurkan lewat imbauan tanpa forum konsultasi terbuka dengan kepala daerah atau lembaga masyarakat sipil.
Meski Farhan sudah menyatakan sikap menunggu juknis, para pengamat menilai Pemkot Bandung tidak boleh sekadar pasif. Pemerintah kota memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan sosial yang berjalan di wilayahnya memenuhi standar tata kelola publik yang baik.
Program “Sapoe Sarebu” mungkin dimulai dari niat baik, tetapi tanpa fondasi tata kelola yang kokoh, ia berisiko menjadi sekadar slogan empatik yang kehilangan makna di lapangan. Pemkot Bandung, dengan pengalaman tata kelola sosial yang relatif lebih maju, kini diuji untuk menentukan sikap: menjadi pelaksana simbolik, atau menjadi penyeimbang kritis yang menjaga agar kebijakan sosial berjalan dengan akal sehat, bukan hanya dengan semangat. (Dam)