JABAR EKSPRES — Di penghujung tahun anggaran 2025, Pemerintah Kota Cimahi tengah berpacu dengan waktu untuk menutup celah fiskal yang kian menekan.
Berdasarkan data Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda), hingga awal triwulan IV, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru mencapai 78,20 persen dari target perubahan sebesar Rp328,1 miliar.
Artinya, masih terdapat kekurangan sekitar Rp71,5 miliar yang harus dikejar agar target dapat tercapai sebelum tahun anggaran berakhir.
Baca Juga:Pemangkasan TKDD Berpotensi Ganggu Stabilitas Fiskal Daerah, Begini Kata PengamatUsai Pemangkasan Dana Pusat, Cimahi Siapkan Strategi Tekan Defisit dan Genjot PAD
Di tengah upaya mengejar pendapatan tersebut, Cimahi justru dihadapkan pada tantangan baru: pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp238 miliar.
Kondisi ini menjadi ujian nyata bagi kemampuan daerah dalam mempertahankan stabilitas fiskalnya.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Bappenda Kota Cimahi, Mochamad Ronny saat ditemui Jabar Ekspres di Pemkot Cimahi, Jumat (10/10/2025).
Ronny tak menampik situasi ini menjadi tekanan berat bagi keuangan daerah. Menurutnya, pemangkasan tersebut mencakup beberapa komponen penting seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), DAK spesifik, hingga dana insentif fiskal.
“Rp238 miliar itu dana transfer pusat ke daerah yang berkurang. Di dalamnya ada DAU, DAK, DAK spesifik, termasuk dana insentif fiskal. Jadi, berpengaruh kepada pendapatan Kota Cimahi,” ujar Ronny.
Namun, di balik tekanan tersebut, Ronny melihat adanya momentum penting untuk memperkuat kemandirian fiskal Cimahi.
Ia menilai ketergantungan yang terlalu besar terhadap dana pusat harus segera dikurangi melalui optimalisasi pendapatan lokal.
Baca Juga:APPSI Layangkan Protes Pemangkasan TKD, Begini Respons MenkeuMeski TKD 2026 Dipangkas, Bupati Kang DS: Proyeksi Ekonomi Kabupaten Bandung Berputar Rp150 Triliun
“Justru karena transfer pusat berkurang, maka pendapatan daerah harus digenjot supaya bisa optimal. Harapannya kapasitas fiskal Cimahi meningkat, sehingga ketergantungan terhadap pusat makin berkurang,” tuturnya.
Hingga 7 Oktober 2025, sejumlah sektor pajak di Cimahi belum mampu menembus target yang telah ditetapkan.
Pajak Air Tanah baru terealisasi 77,21 persen, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 86,88 persen, Pajak Jasa Perhotelan 84,69 persen, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor tenaga listrik 75,74 persen, serta Pajak Hiburan 84,09 persen.
Hanya dua sektor yang berhasil melampaui target, yakni Pajak Reklame dengan realisasi 100,16 persen dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan yang mencapai 103,67 persen.