JABAR EKSPRES – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB), menyoroti kekosongan kursi pimpinan di lima dinas strategis.
Kondisi ini dinilai bisa menghambat jalannya pelayanan publik sekaligus pencapaian visi-misi pembangunan daerah jika tak segera diatasi.
Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi, menegaskan bahwa jabatan kepala dinas bukan sekadar formalitas birokrasi. Menurutnya, posisi strategis tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak karena bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat, terutama di bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
Baca Juga:PT GAG Nikel Kembali Beroperasi, Penyelesaian Tambang di Raja Ampat Hanya Omon-Omon?Menkeu Tarik Rp200 Triliun dari BI untuk Suntikan Dana Himbara, Solusi Percepat Perputaran Ekonomi?
“Jelas, dinas strategis ini bersentuhan langsung dengan pelayanan dasar. Infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang tanpa pimpinan definitif akan menimbulkan kebijakan yang tidak berjalan optimal dan visi-misi daerah akan sulit tercapai,” kata Sandi saat dikonfirmasi, Jumat (12/9/2025).
Adapun lima dinas besar yang hingga kini masih kosong adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), serta dua dinas lain yang memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan program pembangunan.
Sandi menegaskan bahwa pengisian jabatan kepala dinas sebaiknya tidak dilakukan asal-asalan. Pemerintah daerah diminta menjadikan hasil assessment sebagai pijakan utama dalam menentukan pejabat yang tepat di posisi strategis.
“Rotasi-mutasi dilakukan bukan untuk sekadar memindahkan pejabat dari satu kursi ke kursi lain. Kebijakan ini adalah tindak lanjut dari assessment yang sudah dilaksanakan. Maka dari itu, hasil assessment harus dijadikan pijakan utama agar kita menempatkan orang yang tepat pada tempat yang tepat,” tegasnya.
Ia menjelaskan, assessment merupakan instrumen profesional yang mengukur kapasitas, kompetensi, serta integritas seorang aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, hasilnya tidak boleh diabaikan hanya karena kepentingan politik atau kedekatan personal.
“Kalau assessment sudah dilaksanakan dengan prosedur yang tepat, maka hasilnya jangan disia-siakan. Rotasi-mutasi harus mengikuti peta kompetensi ASN. Inilah wujud birokrasi modern berbasis merit system,” lanjutnya.
Menurut Sandi, keberhasilan birokrasi modern hanya akan terwujud apabila seluruh komponen organisasi menjalankan perannya masing-masing. Ia menggambarkan birokrasi dalam tiga tingkatan penting: strategic apex sebagai penentu kebijakan, middle line sebagai penghubung, dan operating core sebagai pelaksana utama pelayanan masyarakat.