JABAR EKSPRES — Rencana renovasi gedung DPRD Kota Cimahi senilai Rp 5 miliar pada tahun 2026 menuai sorotan tajam dari organisasi mahasiswa. Mereka menilai, kebijakan tersebut tidak sejalan dengan kondisi riil masyarakat Cimahi yang masih dihantui persoalan pengangguran dan kemiskinan.
Data terbaru menunjukkan, jumlah pengangguran di Cimahi mencapai 27 ribu orang, sementara jumlah warga miskin menyentuh angka 28 ribu jiwa. Kondisi ini, menurut mahasiswa, seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dan legislatif dalam menentukan arah politik anggaran.
Ketua Hima Persis Cimahi, Lutfi Faudzil, menegaskan bahwa politik anggaran harus berpihak pada rakyat, bukan sekadar mempercantik gedung dewan.
Baca Juga:Desak Hal Ini, Mahasiswa Geruduk Gedung DPRD Cimahi!Antisipasi Ketat Jelang Aksi Mahasiswa di DPRD Cimahi, Ratusan Aparat Disiagakan
“Permasalahan di Cimahi itu pengangguran, ada 27 ribu orang yang tidak bekerja. Artinya kita ingin ada politik anggaran yang benar-benar memihak kepada rakyat. Kalau hanya memperindah gedung dewan sementara 28 ribu orang miskin dan lapar, itu tidak memiliki rasa empati. Padahal kita membayar pajak untuk udunan menggaji mereka,” ujarnya pada awak media di Gedung DPRD Kota Cimahi, Selasa (2/9/25).
Lutfi menambahkan, alokasi anggaran pajak masyarakat seharusnya dikonversi menjadi kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar warga, bukan renovasi fisik gedung DPRD.
“Ini tinggal bagaimana politik anggaran dari teman-teman dewan. Apakah akan berpihak pada mempercantik gedung atau pada kepentingan rakyat,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ketua Cabang PMII Kota Cimahi, Rizky Aliansyah. Ia menyebut, renovasi gedung DPRD justru ironis di tengah fakta banyaknya anggota dewan yang tidak hadir dan jarang memanfaatkan fasilitas kantor.
“Buat apa renovasi kantor kalau misalkan tidak dipakai sama sekali? Sementara orang miskin 28 ribu di Cimahi masih merajalela. Pengangguran masih banyak, 8,79 persen. Cimahi ini dekat dengan ibu kota Jawa Barat, tapi kenapa angka penganggurannya masih tinggi? Itu yang harus dihentaskan pemerintah dan legislatif, bukan malah merenovasi kantor DPRD,” ungkapnya.
Lebih jauh, Rizky menekankan bahwa aksi mahasiswa di Cimahi tidak sekadar mengikuti isu nasional, melainkan hasil kajian langsung atas kondisi lokal. Ia menuntut DPRD untuk lebih serius dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.